» Prosedur Perizinan » Informasi Pelayanan Investasi

INFORMASI PELAYANAN INVESTASI MIGAS

Untuk masuk kedalam Aplikasi Pelayanan Investasi Migas, silahkan klik http://www.investasi.migas.esdm.go.id
Dalam rangka mendorong investasi industri minyak dan gas bumi, Direktorat Jenderal Migas telah menyediakan Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu di Gedung
 Plaza Migas Centris Lt 1 yang berfungsi sebagai sarana :

1.     Promosi Investasi Migas

2.     Penawaran Wilayah Kerja

3.     Pelayanan Informasi Migas

4.     Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Migas

Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu juga menyediakan kotak pos dan buku tamu sebagai media penghubung stakeholder dan pimpinan Ditjen Migas agar saran dan perbaikan terkait dengan pelayanan investasi Migas segera mendapatkan respon yang lebih baik.

Dengan tersedianya Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu, diharapkan dapat memberikan layanan prima melalui pelayanan satu pintu (First In First Out).

PROMOSI INVESTASI MIGAS

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis bagi Indonesia, bukan hanya sebagai pemasok kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri, namun juga merupakan andalan sumber penerimaan dan devisa negara.

Sebagai sumber energi dan bahan baku industri, kebutuhan sumber daya migas mendatang tentu akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian nasional.

Peningkatan kegiatan di industri minyak dan gas bumi dikegiatan hulu, hilr maupu usaha penunjang, memerlukan investor untuk menanam modalnya, sehingga kegiatan ini dapat berkembang lebih pesat. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang dibutuhkan para investor.

Di dalam Ruang Promosi Investasi disajikan secara lengkap Prospek dan Peluang Investasi serta Prosedur dan Tata Cara Investasi dalam industry migas dalam bentuk multi media, compact disk, buku, leaflet maupunbooklet.

 

PENAWARAN WILAYAH KERJA

Kegiatan Usaha Hulu migas nasional tidak terlepas dari kerangka regulasi pengaturan kepemilikan dan pengusahaan negara atas sumber daya migas. Berdasar pada regulasi tersebut, tahapan dalam usaha hulu migas dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap pra KKS (kontrak kerja sama), KKS, dan pasca KKS. Lingkup kegiatan dalam tahapan pra KKS diantaranya adalah kegiatan survei umum guna mendapatkan data teknis geologi untuk penawaran wilayah kerja baru. Tahap selanjutnya adalah tahap KKS (pasca penandatanganan KKS), dimana kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan  migas maupun eksploitasi dilakukan oleh kontraktor pada tahap ini. Tahap terakhir adalah tahapan dimana kontrak kerja sama berakhir maupun cadangan sudah tidak ekonomis untuk eksploitasi lagi, sehingga wilayah kerja tersebut dapat ditawarkan kembali oleh pemerintah sebagai wilayah kerja baru.

Untuk memenuhi sasaran tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan program peningkatan produksi migas sebagai berikut :

1.     Upaya peningkatan produksi dari lapangan existing

2.     Percepatan produksi lapangan baru

3.     Peningkatan jumlah/status cadangan migas

4.     Intensifikasi eksplorasi

5.     Penawaran wilayah kerja

6.     Penandatanganan kontrak kerja sama CBM dan pelaksanaan pilot project CBM


PELAYANAN INFORMASI MIGAS

Pengembangan investasi migas di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dari semua pihak terutama para investor migas di Indonesia dan pihak terkait yang ikut andil dalam pengembangan industri migas nasional. Dengan tersedianya Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu, diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor yang akan berinvestasi di Industri Migas Indonesia.

Informasi yang tersedia di Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu meliputi :

a. Kiosk Interaktif Multimedia Migas yang berisi informasi tentang : 

  • Tentang Kami
  • Peta Migas
  • Spesifikasi
  • Statistik
  • Regulasi Migas
  • Organisasi Terkait
  • Prosedur Perijinan
  • Kebijakan Migas
  • Pengetahuan

Informasi tersebut juga dapat di akses melalui www.migas.esdm.go.id

b. Kiosk Wilayah Kerja Migas, yang berisi informasi tentang :

  • Peta Wilayah Kerja Migas
  • Peta Tentatif (Peta Wilayah Kerja yang akan ditawarkan pada tahun 2009)

 

PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI MIGAS

Guna menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang andal, transparan, berdaya saing, efisiensi dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan landasan hukum bagi penataan atas penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pelaksanaan dari kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi serta melakukan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegitan minyak dan gas bumi termasuk meliputi pemberian perizinan, persetujuan, dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang melakukan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

Berikut kami sampaikan informasi jenis-jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi bidang migas yang diberikan oleh masing-masing unit di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi :

 

DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM

1.    Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas

2.    Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

3.    Rekomendasi IMTA (Izin Mempergunakan Tenaga Asing)

4.    Rekomendasi Pembukaan atau Pembaharuan Kantor Perwakilan Usaha Migas

5.    Rekomendasi RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor)/Masterlist

 

DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS

1.     Izin Persetujuan Studi Bersama.                     

2.     Izin Survei Umum 

3.     Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta Coal Bed Methane (CBM)

4.   Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta Coal Bed Methane (CBM)

5.    Persetujuan Pengiriman (Ekspor) Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta Coal Bed Methane (CBM) ke Luar Negeri

6.     Rekomendasi Penggunakan Wilayah Kerja untuk Kegiatan Kegiatan Lainnya  

7.     Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua                              

8.     Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi                                          

9.     Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas

10.  Persetujuan Evaluasi Bersama / Studi Bersama Gas Metana Batubara

11.  Persetujuan Evaluasi Bersama / Studi Bersama Non Konvensional

12.  Pelayanan penawaran wilayah kerja migas non konvensional

 

DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MIGAS

1.     Perizinan Niaga Migas

2.     Rekomendasi ekspor dan impor migas

3.     Izin usaha pengangkutan minyak bumi/BBM/hasil olahan

4.     Izin usaha pengangkutan LPG

5.     Izin usaha pengangkutan CNG

6.     Izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa

7.     Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi untuk Kepentingan Sendiri

8.     Izin usaha penyimpanan minyak bumi, BBM dan hasil olahan

9.     Izin Usaha Penyimpanan gas bumi, BBG (CNG), LPG, LNG

10.  Izin usaha pengolahan minyak bumi

11.  Izin usaha pengolahan gas bumi

12.  Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahan

13.  Rekomendasi importir produsen (IP) Pelumas

14.  Pertimbangan tertulis Pabrikasi pelumas, pengemasan pelumas, dan pengolahan pelumas bekas

 

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS

1.     Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)

2.     Prosedur hot tapping

3.     Persetujuan prosedur pengelasan Welding Procedure Spesification (WPS)

4.     Kualifikasi juru las

5.     Rekomendasi penggunan bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran

6.     Penerbitan surat kelayakan peralatan (SKPP)

7.     Penerbitan surat kelayakan penggunaan instalasi (SKPI)

8.     Rekomendasi Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Kegiatan  Usaha  Migas

9.     Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas

10.  Lisensi Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas

11.  Penerbitan persetujuan sistem 

12.  Penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan (SKPP)

13.  Pemerbitan sertifikat kelayakan penggunaan instalasi (SKPI)

14.  Penerbitan izin penggunaan Alat Ukur

15.  Penerbitan prosedur teknis operasi serah terima migas

16.  Pengesahan kepala teknik/wakil kepala teknik pada kegiatan usaha hilir migas

17.  Persetujuan pengangkatan/pengesahan kepala dan wakil kepala teknik tambang, penyelidik dan wakil penyelidik

18.  Persetujuan pemasangan platform

19.  Sertifikat kelayakan konstruksi platform (SKKP)

20.  Persetujuan penggelaran pipa penyalur bawah air

21.  Sertifikat kelayakan penggunaan peralatan (SKPP) pipa penyalur

22.  Sertifikat kelayakan penggunaan (SKPP) pesawat angkat

23.  Sertifikat kelayakan penggunaan instalasi (SKPI) instalasi pemboran (Rig)

24.  Sertifikat kelayakan penggunaan instalasi (SKPI) instalasi fasilitas produksi  (Stasiun pengumpul, pemisah)

25.  Pembelian dan penggunaan bahan peledak

26.  Pemusnahan bahan peledak

27.  Perizinan menggunakan gudang bahan peledak

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan investasi Migas, dapat menghubungi:

Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu

Gedung Plaza Centris Lantai 1

Jl HR Rasuna Said Kav. B-5