Pemerintah Ingin Perbanyak Lembaga Penyalur BBM di Daerah 3T

Jakarta, Untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah berencana akan memperbanyak lembaga penyalur, terutama untuk daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T). “Kita ingin memperbanyak lembaga penyalur. Artinya desa-desa yang remote, terutama (untuk) di daerah 3T
Selengkapnya

Kementerian ESDM Kini Lebih Efisien dan Profesional

Jakarta,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berbenah, menjadi lebih efisien dan profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan memangkas peraturan-peraturan yang menghambat investasi dan bukan merupakan bagian dari key performance indic
Selengkapnya

Tawarkan 26 WK Migas, KESDM Siap Berikan Tambahan Data

Jakarta,  Pada semester I tahun 2018, Kementerian ESDM menawarkan 26 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi yang terdiri dari 24 WK migas konvensional dan 2 WK non konvensional. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mempersilakan KKKS dan calon investor untuk melihat data WK yang ditawarkan tersebu
Selengkapnya

Mengawal BBM Satu Harga di Tambrauw, Papua Barat

Tambrauw, "Terima kasih Pemerintah, terima kasih Bapak Presiden karena sudah menjadikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Satu Harga di wilayah Papua Barat," ungkap Luther, warga Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw Papua Barat saat ditemui tim www.esdm.go.id, Selasa (13/2) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Um
Selengkapnya

Kepmen ESDM Tentang Formula Harga Minyak West Seno Bangka Mix

Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan tanggal 26 Januari 2018, menetapkan Kepmen ESDM Nomor 298 K/12/MEM/2018 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Untuk Jenis Minyak Mentah West Seno Bangka Mix. Dalam pertimbangannya dinyatakan, minyak mentah West Seno Bangka Mix t
Selengkapnya

Izin Lembaga Penyalur BBM, BBG dan LPG Dipermudah

Jakarta, Pemerintah mempermudah perizinan bagi badan usaha yang ingin menjadi Penyalur Bahan Bakar Minyak  (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan LPG. Dalam aturan yang baru, calon penyalur tidak perlu mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Migas. Sebelum adanya regulasi baru yang rencananya dit
Selengkapnya

Setelah BBM, Pemerintah Kaji Kebijakan Jargas Satu Harga

Jakarta, Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM sepakat untuk membuat kajian terkait kebijakan jaringan gas (jargas) satu harga. Kebijakan ini diharapkan dapat menerapkan keadilan sebagaimana kebijakan BBM Satu Harga yang telah diterapkan Pemerintah. Di sisi lain, masyarakat pun nantinya tak akan la
Selengkapnya

Regulasi ESDM Disederhanakan Lagi, 10 Peraturan Migas Diubah Jadi 7

Jakarta, Pemerintah kembali merampingkan regulasi di sektor ESDM. Sebanyak 51 aturan disederhanakan menjadi 29 peraturan dan 22 aturan dicabut. Regulasi yang disederhanakan itu terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6
Selengkapnya