logo   6 Maret 2015 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Jumat, 10 Juni 2011
Volume BBM Subsidi 2012 Antara 38,4-41 Juta KL
Pemerintah dan DPR sepakat volume BBM bersubsidi tahun 2012 berkisar antara 38,4-41 juta kilolite, dengan perincian: premium 23,2-24,6 juta kiloliter, minyak tanah/kerosene 2,1-2 juta kiloliter dan solar 13,1-14,4 juta kiloliter.


Volume tersebut sudah termasuk bahan bakar nabati (BBN) yang diasumsikan mendapat subsidi Rp 2.500-3.000 per liter untuk biodiesel dan Rp 3.000-3.500 per liter untuk bioethanol, jika harga BBN lebih tinggi dari BBM.

  

Sebelumnya, pemerintah mengajukan usulan agar volume BBM bersubsidi antara 38,4-45,6 juta kiloliter dan subsidi BBN untuk biodiesel Rp 3.000 per liter dan bioethanol Rp 3.500 per liter.

 

Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR mengenai Asumsi Makro 2012, Kamis (9/6), juga menyepakati volume LPG 3 kg sebesar 3,6 juta metrik ton, untuk menyelesaikan program Konversi Mitan ke LPG pada tahun 2012.

 

Dalam raker tersebut, Komisi VII DPR mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah terobosan untuk perbaikan pengelolaan BBM bersubsidi agar lebih tepat volume dan sasaran, antara lain dengan melakukan penguatan kelembagaan termasuk lex specialist Kementerian ESDM dalam pembangunan infrastruktur energi dan pengaturan alokasi BBM bersubsidi pada sektor pengguna serta percepatan diversifikasi energi terutama melalui penggunaan gas di sektror transportasi darat.

 

Selain itu, melakukan verifikasi dan perbaikan data pengguna BBM bersubsidi dari sektor kelautan dan perikanan serta transportasi air sebagai basis penetapan volume yang tepat dan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pendistribusian BBM bersubsidi dengan sistem tertutup.

 

“Serta kajian terhadap perubahan sistem subsidi dari model subsidi harga ke subsidi produk dan langsung,” kata Ketua Komis VII Teuku Riefky Harsya.

 

Komisi VII DPR juga meminta Menteri ESDM  mendorong peningkatan produksi BBN sebagai upaya percepatan diversifikasi energi antara lain melalui pemberian insentif yang lebih memadai bagi produsen BBN serta  mengupayakan seoptimal mungkin (best effort) penurunan volume BBM dari waktu ke waktu secara konsisten sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

                                                                                                         

 
>> Berita Lainnya
 
Jumat, 06 Maret 2015
IPA Convention and Exhibition ke 39 Digelar Mei 2015
Acara tahunan industri minyak dan gas Indonesia kembali digelar oleh The Indonesian Petroleum Association (IPA). IPA Convention and Exhibition ke 39 akan diselenggarakan pada tanggal 20-22 Mei 2015 di Jakarta Convention Center, dengan tema “Bekerjasama Demi Percepatan Solusi Dalam Menghadapi Krisis Energi Indonesia”.
 
Kamis, 05 Maret 2015
Pengadaan dan Pemasangan Konverter Kit Diusulkan Dilaksanakan Kementerian ESDM
Salah satu kendala kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi adalah masih minimnya kendaraan umum yang menggunakan konverter kit. Untuk itulah, Menteri ESDM Sudirman Said mengusulkan agar pengadaan dan pemasangan konverter kit dapat dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, sehingga bisa sejalan dengan pembangunan sarana lainnya seperti SPBG.
 
Kamis, 05 Maret 2015
Amankan Pasokan, Pertamina Gelar Operasi Pasar LPG 3 Kg di 21 Kabupaten
Untuk memastikan pasokan LPG bersubsidi bagi untuk masyarakat miskin dan usaha mikro aman, PT Pertamina menggelar operasi pasar LPG 3 kg secara serentak di 74 titik yang  tersebar di 21 kabupaten dan kota yaitu MOR I wilayah Sumatera bagian Utara, MOR III wilayah Jawa bagian Barat dan MOR V di wilayah Jawa bagian Timur. Terdapat sebanyak 69 agen dan SPBU yang terlibat dalam operasi pasar LPG 3 kg kali ini.
 
Rabu, 04 Maret 2015
Pembangunan Jargas Untuk Rumah Tangga Butuh Waktu
Dalam rangka memberikan bahan bakar yang bersih dan murah kepada masyarakat, Pemerintah terus mendorong pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Namun tentu saja, pelaksanaannya membutuhkan waktu yang tidak singkat karena harus disambungkan ke masing-masing rumah.
 
Rabu, 04 Maret 2015
Menteri ESDM Kunjungi SPBG di Jakarta
Didampingi Pelaksana Tugas Dirjen Migas IGN Wiratmaja, Menteri ESDM Sudirman Said mengunjungi dua SPBG di DKI Jakarta yaitu SPBG Lebak Bulus dan SPBG Cililitan, Selasa (3/3). Dalam kunjungannya ini, Menteri ESDM menerima penjelasan dan keluhan dari PT Pertamina yang bertindak sebagai pengelola SPBG serta para petugas di lapangan.
 
Selasa, 04 Maret 2015
ICP Februari 2015 Naik Jadi US$ 54,32 per Barel
Harga minyak mentah Indonesia bulan Februari 2015 berdasarkan perhitungan Formula ICP mencapai US$ 54,32 per barel, naik sebesar US$ 9,02 per barel dari US$ 45,30 per barel pada bulan Januari 2015.
 
Selasa, 03 Maret 2015
Peta Jalan Kebijakan Gas Nasional Dimutakhirkan
Pemerintah cq Kementerian ESDM menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Infrastruktur Gas di Novotel Hotel Bogor, Selasa (3/3). Acara yang dipimpin Pelaksana Tugas Dirjen Migas IGN Wiratmaja ini, bertujuan melakukan pemutakhiran Peta Jalan (road map) Kebijakan Pengelolaan Gas Nasional 2014-2030.
 
Senin, 02 Maret 2015
Pertamina Operasikan 5 SPB Vi-Gas
PT Pertamina (Persero) semakin memperkuat pengembangan pasar produk LGV (Liquefied Gas for Vehicle) yang dikenal dengan merek Vi-Gas di daerah Jakarta dengan diresmikannya lima Stasiun Penyaluran Bahan bakar Vi-Gas di Jakarta, akhir pekan lalu.
 
Sabtu, 28 Februari 2015
SIARAN PERS : PENETAPAN HARGA BBM BULAN MARET 2015
Pemerintah terus mengikuti secara seksama dinamika mutakhir harga minyak dunia dan perekonomian nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015, kalau dilihat perkembangan harga minyak yang terjadi seharusnya Harga Jual Eceran BBM secara umum perlu dinaikkan. Demi untuk kestabilan perekonomian nasional, Pemerintah memutuskan bahwa harga BBM Minyak Solar subsidi serta Minyak Tanah, per tanggal 1 Maret 2015 pukul 00.00 WIB, dinyatakan tetap. Sedangkan untuk Bensin Premium RON 88 di wilayah penugasan Luar Jawa-Madura-Bali yang sebelumnya Rp. 6.600/liter naik menjadi Rp. 6.800/liter. Rinciannya sebagai berikut:
 
Jumat, 27 Februari 2015
Blok Mahakam, Pemerintah Analisa Proposal Pertamina
Pemerintah akan menganalisa proposal PT Pertamina terkait pengelolaan Blok Mahakam. Rencananya, pembahasan akan dilakukan hari ini, Jumat (27/2).
 
Jumat, 27 Februari 2015
Hindari Spekulan, Masyarakat Dihimbau Beli LPG di SPBU
Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan LPG tabung 3 kg dengan harga resmi, Pemerintah menghimbau masyarakat agar membeli di SPBU-SPBU. Pada tahap awal ini, SPBU yang menyediakan LPG masih terbatas di Pulau Jawa.
 
Kamis, 27 Februari 2015
Pasokan LPG Aman, Harga Tidak Naik
Pemerintah memastikan pasokan LPG tabung ukuran 3 kg aman dan tidak ada rencana untuk menaikkan harga jual. Kesulitan untuk mendapatkan LPG tabung 3 kg di beberapa tempat, selain lantaran adanya migrasi pengguna dari LPG tabung ukuran 12 kg ke 3 kg, panic buying masyarakat, juga ulah spekulan yang ingin meraup untung dengan menaikkan harga jual.
 
Kamis, 26 Februari 2015
LPG dan BBM Langka? Hubungi Nomor Ini….
Untuk mengatasi terjadinya kelangkaan LPG maupun BBM,  Ditjen Migas dan PT Pertamina telah membentuk Tim Gerak Cepat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila terjadi kelangkaan, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon (021) 500-000.
 
Kamis, 26 Februari 2015
Permen No 19 Direvisi, Badan Usaha Diberi Waktu Bangun Fasilitas
Pemerintah akan memberikan waktu kepada pelaku usaha di bidang distribusi gas bumi untuk membangun fasilitas infrastruktur.  Jangka waktu untuk pembangunan ini masih dalam pembahasan.
 
Rabu, 25 Februari 2015
Pembangunan Kilang Minyak Baru Dipercepat
Untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, Indonesia membutuhkan kilang minyak baru. Menurut rencana, dalam waktu dekat akan dibangun 2 kilang baru yaitu pertama,  kilang yang dibangun dengan menggandeng swasta (kerja sama pemerintah dan swasta/KPS) dan kedua, kilang yang dibangun murni oleh swasta. Pembangunan kilang minyak baru ini akan dipercepat.
 
 
Dekstop version