logo   1 April 2015 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Kamis, 16 Juni 2011
Peta Wilayah Kerja Migas: 52% Onshore, 48% Offshore
Dari total 288 wilayah kerja (WK) migas nasional, 52% berada di daratan (onshore) dan 48% di lepas pantai (offshore). Perinciannya: KKKS ekplorasi sebanyak 160 WK, KKKS pengembangan 13 WK dan KKKS produksi 55 WK.


Demikian  dikemukakan Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam acara Sosialisasi Asas Cabotage, kemarin.

Evita memaparkan, selanjutnya dari 19 WK migas baru yang ditawarkan pada semester I tahun 2011, hanya 10% di daratan dan 90% di lepas pantai.

”Hal ini mengindikasikan, kegiatan usaha hulu migas di Indonesia bergerak ke arah lepas pantai,” tambahnya.

Terkait dengan industri pelayaran nasional dalam kegiatan migas, lanjutnya, kenyataan ini perlu dilihat sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Industri pelayaran nasional dapat terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai melalui penyediaan kapal-kapal untuk kegiatan survei seismik, geofisika dan geoteknik.

Selain itu, penyediaan kapal untuk pengeboran migas lepas pantai seperti jack-up rig, swap barge rig, tender assist rig, semi submersible rig dan depp water ship.

“Konstruksi lepas pantai juga membutuhkan kapal-kapal yang memiliki fasilitas derrick, crane, pipe and cable laying serta subsea umbilical riser flexible (SURF) laying,” katanya.

Komitmen pemerintah untuk melibatkan industri pelayaran nasional dapat dimanfaatkan untuk membangun kompetensi pelayaran nasional sehingga dapat mendukung kegiatan eksplorasi dan eskploitasi migas di lepas pantai.

 
>> Berita Lainnya
 
Selasa, 31 Maret 2015
Ekspor Migas Tidak Pakai LC
Pelaksana Tugas Dirjen Migas IGN Wiratmaja kembali menegaskan, cara pembayaran letter of credit (L/C) tidak diberlakukan untuk ekspor migas. Saat ini, Kementerian ESDM tengah menunggu proses legal terkait hal tersebut.
 
Selasa, 31 Maret 2015
DPR Minta Pemerintah Tinjau Kenaikan Harga BBM
Rapat kerja Menteri ESDM dan Komisi VII DPR yang dipimpin Kardaya Warnika mengenai kenaikan harga BBM, Senin (30/3), menghasilkan sembilan kesimpulan, antara lain meminta Pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan harga BBM.
 
Selasa, 31 Maret 2015
Penetapan Harga Premium dan Solar di Bawah Keekonomian Untuk Lindungi Sektor Riil
Terhitung tanggal 28 Maret 2015 pukul 00.00, Pemerintah menaikkan harga jual BBM Premium penugasan menjadi Rp 7.300 per liter dan Solar bersubsidi Rp 6.900 per liter, di bawah harga keekonomian yang seharusnya Rp 7.900 per liter.  Penetapan harga di bawah keekonomian ini, bertujuan untuk membantu masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi, tanpa dibebani dengan harga BBM yang berlebihan.
 
Senin, 30 Maret 2015
Pertamina Operator Blok Mahakam, Nasib Pekerja Aman
PT Pertamina (Persero), PT Total E&P dan Inpex memulai diskusi tentang masa transisi pengelolaan Blok Mahakam yang akan mulai dioperatori Pertamina mulai 1 Januari 2018. Meski kepemilikan saham berubah, namun nasib pekerja tetap aman. Jumlah pekerja yang mengelola Blok Mahakam saat ini sebanyak  1.981 orang pekerja permanen, 1.688 pekerja kontrak dan 96 ekspatriat.
 
Senin, 30 Maret 2015
Mandatori BBN 15 Persen Harus Dijalankan
Pemerintah kembali menegaskan kewajiban pelaksanaan mandatori BBN 15% harus dilaksanakan oleh seluruh badan usaha. Untuk memastikan hal ini, PPNS Migas akan melakukan pengecekan secara ketat ke fasilitas-fasilitas blending milik badan usaha.
 
Jumat, 28 Maret 2015
Penetapan Harga BBM Berlaku Mulai 28 Maret 2015 Pukul 00.00 WIB
Pemerintah terus mengikuti secara seksama dinamika mutakhir harga minyak dunia dan perekonomian nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015, jika dilihat dengan meningkatnya rata-rata harga minyak dunia dan masih berfluktuasi serta melemahnya nilai tukar rupiah dalam 1 (satu) bulan terakhir, maka Harga Jual Eceran BBM secara umum perlu dinaikkan.
 
Jumat, 27 Maret 2015
Inilah 15 Calon Pejabat Eselon I Kementerian ESDM
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Madya telah menyelesaikan tahap wawancara yang diselenggarakan tanggal 16 hingga 21 Maret 2015. Sebanyak 15 calon dinyatakan lulus dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden Joko Widodo memilih 5 nama untuk menduduki jabatan sebagai Dirjen Migas, Dirjen Mineral dan Panasbumi, Dirjen Kelistrikan, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan serta Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN).
 
Jumat, 27 Maret 2015
Wiratmaja: Kami Sedang Berbenah Diri!
Pelaksana Tugas Dirjen Migas IGN Wiratmaja meminta agar badan usaha menjalankan bisnisnya secara baik dan tranparan. Demikian pula di lingkungan Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang tengah berbenah diri menjadi lebih baik. Tidak ada lagi perizinan-perizinan yang harus diperoleh dengan uang tertentu atau melalui mekanisme yang tidak seharusnya.
 
Jumat, 27 Maret 2015
Target Produksi Blok Cepu Ditingkatkan Jadi 205.000 barel per hari
Menteri ESDM Sudirman Said didampingi Pelaksana Tugas Dirjen Migas IGN Wiratmaja dan kepala SKK Migas Amien Sunaryadi serta kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmaja, Kamis (26/3), melakukan kunjungan kerja ke Blok Cepu. Dari hasil kunjungan tersebut, diketahui perkembangan proyek telah mencapai 95 persen dan produksinya ditingkatkan menjadi 205.000 barel per hari dari semula 165.000 barel per hari.
 
Kamis, 26 Maret 2015
Delapan Poin Penting Rancangan Permen PI
Dalam waktu dekat, Pemerintah akan segera menetapkan Peraturan Menteri ESDM tentang Paticipating Interest 10%. Rancangan Peraturan Menteri ESDM Tentang Participating Interest 10% tersebut dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka mengakomodir aspirasi daerah untuk mendapatkan Participating Interest (saham partisipasi) sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat agar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam aturan tersebut, terdapat delapan poin utama.
 
Rabu, 26 Maret 2015
Pemerintah Segera tetapkan Permen ESDM Tentang Participating Interest
Untuk menjaga iklim yang baik dalam penyelesaian saham partisipasi masyarakat pada  kepemilikan wilayah kerja migas,  Pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM yang mengatur tentang Participating Interest 10%. Pemerintah berkeinginan agar rakyat mendapatkan manfaat sepenuhnya dari PI sekaligus menghilangkan praktek pemburu rente.
 
Rabu, 25 Maret 2015
Dijadikan Pusat Ilmu Kemigasan, Museum Gawitra Segera Direvitalisasi
Tak hanya mengembangkan industri migas nasional, Pemerintah juga berkeinginan meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat, terutama anak-anak mengenai seluk-beluk minyak dan gas bumi. Untuk itu, Pemerintah berencana akan segera merevitalisasi.Museum Minyak dan Gas Bumi Graha Widya Patra (Gawitra) yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
 
Selasa, 24 Maret 2015
Pemerintah Tindak Tegas Badan Usaha Pelanggar Mandatori BBN
Pemerintah mulai mewajibkan penggunakan bahan bakar nabati atau biofuel sebesar 15% mulai 1 April 2015.  Kewajiban ini diberlakukan bagi semua badan usaha, baik PSO maupun Non PSO. Terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran, Pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas.
 
Senin, 23 Maret 2015
Pekan Ini, Menteri ESDM Serahkan 15 Nama Calon Eselon I
Panitia seleksi calon pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM telah menyelesaikan tugasnya dan berhasil memilah 15 nama untuk diajukan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan. Pekan ini, ke 15 nama tersebut akan diajukan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Presiden Joko Widodo.
 
Senin, 23 Maret 2015
Menteri ESDM Luncurkan Pelaksanaan Mandatori Pemanfaatan Biodiesel 15 Persen (B15)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said secara resmi meluncurkan Pelaksanaan Mandatori Pemanfaatan Biodiesel 15% (B15) di Kementerian ESDM, Senin (23/3). Acara ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara detail setelah selama 10 hari Pemerintah menyiapkan program B15 sejak Presiden mengumumkan paket kebijakan reformasi struktur ekonomi Indonesia yang dihadiri para stakeholders dari kalangan Pemerintah, produsen sawit, produsen biodiesel, badan usaha BBM, produsen otomotif dan alat berat, pemerhati dan praktisi biodiesel serta asosiasi terkait.
 
 
Dekstop version