logo   24 April 2014 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Jumat, 09 September 2011
PPNS Beri Keterangan 166 Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Migas berperan aktif dalam ikut memberikan keterangan ahli kepada pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selama 2011, jumlah keterangan ahli yang diberikan mencapai 166 kasus.


Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Kemarin, menjelaskan, dari 166 kasus tersebut, sebanyak 130 kasus masih dalam tahap penyidikan,  27 kasus telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan 9 kasus telah memasuki tahap persidangan.

 

Dari hasil pengawasan di lapangan, PPNS Migas menemukan adanya BBM bersubsidi untuk nelayan yang sudah habis kuotanya pada tanggal 1-20 per bulannya. Namun BBM PSO masih tersedia dari tanggal 21-30 per bulan dengan harga yang bervariasi antara Rp 3.800-7.400 per liter, membeli dari black market.

Wilayah lainnya, di Karawang dan sekitarnya, PPNS menangkap   tangan sebuah mobil carry yang membawa solar subsidi dengan jerigen (33 jerigen @30 liter) ke SPBU Pertamina kemudian dijual ke industri dengan harga Rp. 6.500.

Untuk wilayah Balikpapan ditemukan adanya indikasi pembelian BBM PSO dengan model pengeritan yaitu menggunakan sepeda motor dan atau menggunakan mobil ke SPBU kemudian dibawa dengan alasan ke pedalaman atau daerah terpencil. Indikasi pengeritan dijual ke industri pertambangan atau perkebunan.

Sanksi terhadap SPBU

 

Tak hanya BPH Migas, PT Pertamina (Persero) juga telah melakukan penindakan terhadap 42 SPBU yang melakukan pelanggaran distribusi. Di Provinsi NAD, telah ditindak 3 SPBU dengan jenis pelanggaran, lalai dalam menjaga mutu BBM,  melayani penjualan melalui drum/jerigen tanpa adanya verifikasi instansi terkait dengan sanksi penghentian pasokan BBM selama 7-14 hari.

Di Sumatera Utara, ditindak sebanyak 14 SPBU dengan jenis pelanggaran yaitu melayani penjualan melalui drum/jerigen tanpa adanya verifikasi instansi terkait dengan sanksi penghentian pasokan BBM selama 14 - 30 hari.


Untuk DKI Jakarta, telah ditindak sebanyak 4 SPBU yang melakukan pelanggran dengan melayani penjualan melalui drum/jerigen tanpa adanya verifikasi instansi terkait yang selanjutnya keempat SPBU tersebut juga diberikan sanksi penghentian pasokan BBM selama 7 - 30 hari.

 
>> Berita Lainnya
 
Kamis, 24 April 2014
Permen ESDM Tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBG Untuk Transportasi Jalan
Menteri ESDM Jero Wacik tanggal 27 Maret 2014 telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM No 08 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Tranportasi Jalan.
 
Rabu, 23 April 2014
Insentif Hulu Migas, Pemerintah Tunggu Revisi PP
Untuk meningkatkan minat investor dalam mengembangkan industri hulu migas di Indonesia, pemerintah tengah merevisi PP No 52 tahun 2011 yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu.
 
Senin, 21 April 2014
Kepmen ESDM Tentang Harga Patokan BBM Subsidi Untuk Pertamina Tahun 2014
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perpres  No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 45 Tahun 2009, Menteri ESDM Jero Wacik menetapkan Keputusan Menteri ESDM  No 2187 K/12/MEM/2014 tentang Harga Patokan Jenis BBM Tertentu untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014.
 
Senin, 21 April 2014
Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri Perkuat Armada Pertamina
PT Pertamina (Persero) segera diperkuat oleh dua armada kapal milik baru  yaitu MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan yang diproduksi PT PAL Indonesia sebagai bagian dari pemberdayaan industri dalam negeri. Sejak 2005, Pertamina telah memesan 11 kapal di dalam negeri dengan ukuran 3.500 DWT dan 6.500 DWT.
 
Kamis, 17 April 2014
Tinggi, Animo Pemda Dipasangi Konverter Kit
Sosialisasi dan edukasi pemerintah mengenai konversi BBM ke bahan bakar gas yang aman, bersih dan murah, terbukti cukup efektif. Saat ini, pemerintah daerah berbondong-bondong mengajukan permintaan ke Kementerian ESDM agar dapat  memperoleh konverter kit serta dibangun SPBG.
 
Rabu, 17 April 2014
Wamen ESDM Pimpin Rakor Neraca Gas
Pemerintah tengah menyempurnakan  Neraca Gas Indonesia 2013-2030.  Rapat koordinasi penyusunan kebijakan itu dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Bandung, Rabu (16/4).
 
Rabu, 16 April 2014
Dalam 5 tahun, Pemerintah Bangun Jargas 72.511 Sambungan
Sejak tahun 2009, pemerintah telah melaksanakan pembangunan jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga. Hingga tahun 2013, telah terbangun  jaringan gas sebanyak 72.511 sambungan rumah (SR) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
 
Selasa, 16 April 2014
Konversi Mitan ke LPG Hemat Rp 120,7 Triliun
Pemerintah melaksanakan kebijakan konversi minyak tanah (mitan) ke LPG sejak tahun 2007 untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, terutama minyak tanah serta menekan subsidi BBM. Total penghematan yang diperoleh dari kebijakan tersebut hingga tahun 2013 mencapai Rp 120,766 triliun.
 
Selasa, 15 April 2014
Bangun Kilang, Pemerintah Siapkan Tanah 900 Hektar dan Insentif Pajak
Pemerintah berkomitmen membangun kilang baru, bekerja sama dengan pihak swasta.  Sebagai tahap awal, telah dilakukan market consultation di Singapura untuk menjaring investor.  Agar investor tertarik, pemerintah telah menyediakan lahan seluas 900 hektar di Bontang, Kalimantan Timur serta tax holiday 15 tahun.
 
Senin, 14 April 2014
Lebih Jauh Tentang Rig Migas
Rig pengeboran adalah suatu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak gas bumi atau deposit mineral bawah tanah.  Ciri utama rig adalah adanya menara yang terbuat dari baja yang digunakan untuk menaik-turunkan pipa-pipa tubular sumur.
 
Jumat, 11 April 2014
Segera Diselenggarakan, The 5th Indonesia-US Energy Policy Dialogue
Pada 30 April hingga 2 Mei 2014, akan diselenggarakan The 5th Indonesia-US Energy Policy Dialogue di Washington DC, Amerika Serikat. RI-US Energy Policy Dialoque merupakan wadah pertemuan bilateral yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali secara bergantian.
 
Kamis, 10 April 2014
Mengenal Keselamatan Migas Indonesia
Pencarian migas di Indonesia dimulai tahun 1871. Peraturan pertambangan minyak dan gas bumi pertama kali dikeluarkan pada tahun 1899 (Indische Minjwet 1899), yang mengatur hak dan kewajiban pemegang konsesi (Wilayah Kuasa Pertambangan terhadap pemerintah). Pada tahun 1930, aspek keselamatan kerja termasuk pengawasannya ditangani secara hukum yakni dengan diundangkannya Mijn Ordonante dan Mijn Politie Reglement (MPR) yang mengatur mengenai keselamatan pekerja tambang.
 
Selasa, 08 April 2014
FSRU Lampung Segera Alirkan Gas
Floating Storage Receiving Terminal (FSRU) Lampung yang dibangun PT PGN telah selesai dibangun di Galangan Kapal Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea Selatan, pada Senin (7/4) dan diberi nama PGN FSRU Lampung. FSRU akan berlayar dari Ulsan menuju Lampung pada Senin (14/4) dan diperkirakan sampai di Lampung pada pertengahan Mei 2014.
 
Senin, 07 April 2014
Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi Kuartal I 2014 Capai 23,6%
Realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Maret 2014 mencapai 11,2 juta KL atau 23,6% terhadap kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan APBN 2014 kepada PT Pertamina (Persero).
 
Senin, 07 April 2014
Kolombia Tawarkan 97 Blok Migas ke Indonesia
Pemerintah Kolombia menawarkan 97 blok migasnya kepada investor di Indonesia. Blok migas yang ditawarkan tersebut,   terbagi dalam 57 blok migas konvensional  di darat, 13 blok migas konvensional di offshore atau lepas pantai, 19 blok non konvensional minyak dan shale gas serta 8 blok gas metana batubara ( CBM).
 
 
Dekstop version