logo   23 November 2014 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Jumat, 09 September 2011
PPNS Beri Keterangan 166 Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Migas berperan aktif dalam ikut memberikan keterangan ahli kepada pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selama 2011, jumlah keterangan ahli yang diberikan mencapai 166 kasus.


Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Kemarin, menjelaskan, dari 166 kasus tersebut, sebanyak 130 kasus masih dalam tahap penyidikan,  27 kasus telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan 9 kasus telah memasuki tahap persidangan.

 

Dari hasil pengawasan di lapangan, PPNS Migas menemukan adanya BBM bersubsidi untuk nelayan yang sudah habis kuotanya pada tanggal 1-20 per bulannya. Namun BBM PSO masih tersedia dari tanggal 21-30 per bulan dengan harga yang bervariasi antara Rp 3.800-7.400 per liter, membeli dari black market.

Wilayah lainnya, di Karawang dan sekitarnya, PPNS menangkap   tangan sebuah mobil carry yang membawa solar subsidi dengan jerigen (33 jerigen @30 liter) ke SPBU Pertamina kemudian dijual ke industri dengan harga Rp. 6.500.

Untuk wilayah Balikpapan ditemukan adanya indikasi pembelian BBM PSO dengan model pengeritan yaitu menggunakan sepeda motor dan atau menggunakan mobil ke SPBU kemudian dibawa dengan alasan ke pedalaman atau daerah terpencil. Indikasi pengeritan dijual ke industri pertambangan atau perkebunan.

Sanksi terhadap SPBU

 

Tak hanya BPH Migas, PT Pertamina (Persero) juga telah melakukan penindakan terhadap 42 SPBU yang melakukan pelanggaran distribusi. Di Provinsi NAD, telah ditindak 3 SPBU dengan jenis pelanggaran, lalai dalam menjaga mutu BBM,  melayani penjualan melalui drum/jerigen tanpa adanya verifikasi instansi terkait dengan sanksi penghentian pasokan BBM selama 7-14 hari.

Di Sumatera Utara, ditindak sebanyak 14 SPBU dengan jenis pelanggaran yaitu melayani penjualan melalui drum/jerigen tanpa adanya verifikasi instansi terkait dengan sanksi penghentian pasokan BBM selama 14 - 30 hari.


Untuk DKI Jakarta, telah ditindak sebanyak 4 SPBU yang melakukan pelanggran dengan melayani penjualan melalui drum/jerigen tanpa adanya verifikasi instansi terkait yang selanjutnya keempat SPBU tersebut juga diberikan sanksi penghentian pasokan BBM selama 7 - 30 hari.

 
>> Berita Lainnya
 
Jumat, 21 November 2014
Pemerintah Putuskan Status Kontrak Empat WK Migas
Pemerintah telah memutuskan kontrak kerja sama empat wilayah kerja migas yaitu Wilayah Kerja Pase, Kampar, JOB Gebang dan ONWJ.  Percepatan pengambilan keputusan ini merupakan salah satu prioritas pembenahan di sektor ESDM.
 
Jumat, 21 November 2014
Menteri ESDM: Jangan Goda Tim Saya!
Menteri ESDM Sudirman Said meminta seluruh stakeholder termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk tidak mengganggu atau menggoda tim kerjanya dalam membenahi tata kelola minyak dan gas bumi untuk mewujudkan ketahanan energi. 
 
Kamis, 20 November 2014
Gandeng Pemda, Pemerintah Tingkatkan Kerja Sama Energi dengan Negara Sahabat
Untuk menggali lebih banyak potensi kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral terutama di daerah, Ditjen Migas Kementerian ESDM menyelenggarakan seminar dengan tema “Exploring Mutual Cooperation in Energy Sector by Empowering Local Potential” di Aston Hotel, Kuningan, Rabu (19/11). Acara yang dibuka Direktur Pembinaan Program Migas Agus Cahyono Adi ini, menghadirkan pembicara dari Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Timur serta dihadiri wakil  negara sahabat dari Jepang, Korea dan Norwegia.
 
Kamis, 20 November 2014
Presiden Dukung Tata Kelola Migas
Presiden Joko Widodo mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan untuk menata ulang tata kelola di sektor migas. Presiden juga meminta agar para menterinya mencari orang-orang terbaik, berkompetensi dan berintegritas tinggi untuk menjadi pemimpin.
 
Rabu, 19 November 2014
Presiden Tetapkan Amien Sunaryadi Pimpin SKK Migas
Presiden Joko Widodo telah menetapkan Amien Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menggantikan Rudi Rubiandini.  Penetapan ini  merupakan salah satu langkah mengurai sumbatan-sumbatan yang ada di sektor minyak dan gas bumi.
 
Rabu, 19 November 2014
Malam Penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2014
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, menyelenggarakan Malam Penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional Tahun 2014 (PEEN 2014) di Hotel Borobudur, Jakarta (18/11). Acara dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Asosiasi, Peserta dan Pemenang PEEN 2014, serta para tamu undangan lainnya. Penganugerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said kepada para Pemenang kompetisi PEEN 2014.
 
Selasa, 18 November 2014
Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (17/11) pukul 21.00 WIB,  mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Bensin Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan Minyak Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter, terhitung pukul 00.000 WIB, tanggal 18 November 2014. Keputusan ini merupakan konsekuensi pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produkti dan diharapkan menjadi jalan pembuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
 
Selasa, 18 November 2014
Siaran Pers: Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi
Dengan semakin besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi terkendala. Sementara itu, subsidi BBM pada kenyataannya justru dinikmati oleh sebagian besar masyarakat mampu atau menengah atas. Dalam 5 tahun terakhir, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp. 1.300 triliun, lebih tinggi dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang mencapai sekitar Rp. 1.200 triliun.
 
Senin, 17 November 2014
Prinsip Reformasi Tata Kelola Migas
Surat keputusan pembentukan Tim/Komite Reformasi Tata Kelola Migas ditandatangani Menteri ESDM Sudirman Said pada Jumat (14/11). Pemerintah menetapkan empat prinsip reformasi tata kelola migas yaitu penguatan kepemimpinan yang berintegras dan kompeten, penyederhanaan bisnis proses dan perizinan melalui proses standarisasi, penguatan transparansi dalam bisnis proses dan mengembalikan meritokrasi.
 
Senin, 17 November 2014
Faisal Basri: Migas Bukan Sekadar Energi
Komite Reformasi Tata Kelola Migas berupaya membantu Pemerintah memperkuat institusi pengelolaan migas untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Migas bukan sekadar energi, melainkan juga ujung tombak industrialisasi serta salah satu sumber penerimaan negara. Namun ironisnya, subsidi BBM sudah melampaui penerimaan negara dari minyak.
 
Senin, 17 November 2014
Hingga Oktober, Lifting Gas Bumi Capai 99,8 Persen
Realisasi lifting gas bumi hingga akhir Oktober 2014 mencapai angka 7,085 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) atau 99,8% dari target  7,099 BBTUD yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2014. Capaian ini cukup menggembirakan, di tengah turunnya produksi minyak nasional.
 
Minggu, 17 November 2014
Tugas Komite Reformasi Tata Kelola Migas
Pemerintah telah menunjuk Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas dengan empat tugas pokok. Sosok Faisal yang dikenal luas memiliki integritas dan kompetensi, dianggap cocok memimpin pemberantasan mafia migas. 
 
Minggu, 17 November 2014
Berantas Mafia, Pemerintah Bentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas
Untuk mencapai kedaulatan energi yang terbebas dari praktik mafia migas, Pemerintah melalui Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas dengan Faisal Basri sebagai ketua.
 
Jumat, 15 November 2014
PBB Eksplorasi Akan Dikoreksi
Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan untuk membahas perbaikan investasi di sektor ESDM, Kamis (13/11). Salah satu hal yang dibahas adalah pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada kegiatan eksplorasi migas. Kementerian Keuangan telah menyatakan persetujuan untuk mengoreksi pajak tersebut.
 
Jumat, 14 November 2014
ADIPEC 2014, Pemerintah Tawarkan Investasi Migas di Indonesia
Kementerian ESDM Berpartisipasi dalam International Petroleum Exibition and Conference (ADIPEC) 2014 di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA). ADIPEC 2014 yang didukung sepenuhnya oleh UEA Ministry of Energy dan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ini,  berlangsung tanggal 11-14 November 2014. Dalam ajang ini, Kementerian ESDM bersama PT PGN dan PT Pertamina menawarkan kepada beberapa negara anggota The Middle East Petroleum Club untuk berinvestasi di Indonesia, terutama dalam sektor minyak dan gas bumi.
 
 
Dekstop version