logo   27 Januari 2015 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Jumat, 09 September 2011
PPNS Beri Keterangan 166 Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Migas berperan aktif dalam ikut memberikan keterangan ahli kepada pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selama 2011, jumlah keterangan ahli yang diberikan mencapai 166 kasus.


Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Kemarin, menjelaskan, dari 166 kasus tersebut, sebanyak 130 kasus masih dalam tahap penyidikan,  27 kasus telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan 9 kasus telah memasuki tahap persidangan.

 

Dari hasil pengawasan di lapangan, PPNS Migas menemukan adanya BBM bersubsidi untuk nelayan yang sudah habis kuotanya pada tanggal 1-20 per bulannya. Namun BBM PSO masih tersedia dari tanggal 21-30 per bulan dengan harga yang bervariasi antara Rp 3.800-7.400 per liter, membeli dari black market.

Wilayah lainnya, di Karawang dan sekitarnya, PPNS menangkap   tangan sebuah mobil carry yang membawa solar subsidi dengan jerigen (33 jerigen @30 liter) ke SPBU Pertamina kemudian dijual ke industri dengan harga Rp. 6.500.

Untuk wilayah Balikpapan ditemukan adanya indikasi pembelian BBM PSO dengan model pengeritan yaitu menggunakan sepeda motor dan atau menggunakan mobil ke SPBU kemudian dibawa dengan alasan ke pedalaman atau daerah terpencil. Indikasi pengeritan dijual ke industri pertambangan atau perkebunan.

Sanksi terhadap SPBU

 

Tak hanya BPH Migas, PT Pertamina (Persero) juga telah melakukan penindakan terhadap 42 SPBU yang melakukan pelanggaran distribusi. Di Provinsi NAD, telah ditindak 3 SPBU dengan jenis pelanggaran, lalai dalam menjaga mutu BBM,  melayani penjualan melalui drum/jerigen tanpa adanya verifikasi instansi terkait dengan sanksi penghentian pasokan BBM selama 7-14 hari.

Di Sumatera Utara, ditindak sebanyak 14 SPBU dengan jenis pelanggaran yaitu melayani penjualan melalui drum/jerigen tanpa adanya verifikasi instansi terkait dengan sanksi penghentian pasokan BBM selama 14 - 30 hari.


Untuk DKI Jakarta, telah ditindak sebanyak 4 SPBU yang melakukan pelanggran dengan melayani penjualan melalui drum/jerigen tanpa adanya verifikasi instansi terkait yang selanjutnya keempat SPBU tersebut juga diberikan sanksi penghentian pasokan BBM selama 7 - 30 hari.

 
>> Berita Lainnya
 
Selasa, 27 Januari 2015
Lima PJBG Ditandatangani, Penerimaan Negara Bertambah US$ 617 Juta
Sebanyak lima perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Jakarta, Selasa (27/11). Seluruh kontrak diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan potensi penambahan pendapatan negara selama periode perjanjian jual beli sebesar US$ 617 juta atau Rp 7,7 triliun. Penandatangan dilakukan usai pembukaan INDOGAS yang dihadiri Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  I Gusti Nyoman Wiratmadja dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi. 
 
Selasa, 27 Januari 2015
Dirjen Migas Buka INDOGAS 2015
Ditandai dengan pemukulan gong, Pelaksana Tugas Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiramatmadja meresmikan pembukaan Konferensi dan Pameran Internasional Gas Indonesia (INDOGAS) 2015 di Jakarta Convention Centre, Selasa (27/1).
 
Selasa, 27 Januari 2015
Tim Reformasi Kaji Metode Cost Recovery dan SKK Migas
Setelah memberikan rekomendasi mengenai Bensin RON  88 dan Petral, Tim Reformasi Tata Kelola Migas saat ini tengah berkonsentrasi melakukan kajian hal-hal strategis lainnya seperti format SKK Migas, metode cost recovery mendatang dan hubungan kelembagaan antara Kementerian ESDM dengan SKK Migas.
 
Senin, 27 Januari 2015
Raker Perdana Menteri ESDM Dengan Komisi VII DPR
Menteri ESDM Sudirman Said didampingi para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas, menghadiri Rapat Kerja perdana dengan Komisi VII DPR, Senin (26/1). Raker yang dipimpin Ketua Komisi VII Kardaya Warnika ini, membahas evaluasi kinerja tahun 2014 dan persiapan pelaksanaan program tahun 2015.
 
Senin, 26 Januari 2015
Pemerintah Tunjuk Pertamina Jadi Lead Pembangunan Kilang Baru
Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai lead untuk proyek-proyek kilang baru yang akan dibangun pemerintah dengan menggandeng mitra swasta, dengan skema public private partnership (PPP).
 
Jumat, 23 Januari 2015
Tahun 2015, Pemerintah Bangun Jargas di Dua Lokasi
Pemerintah masih akan meneruskan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang telah dilakukan sejak tahun 2009. Untuk tahun 2015, pembangunan jargas direncanakan akan dilakukan di Balikpapan dan Lhoksukon (Aceh) yang masing-masing sebanyak 4.000 sambungan rumah (SR).
 
Kamis, 22 Januari 2015
Hingga 2019, 17 Kontrak Migas Akan Berakhir
Sebanyak 17 kontrak kerja sama (KKS) migas akan berakhir hingga 2019 mendatang. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya telah dilakukan perpanjangan yaitu Gebang Blok dan Offshore North West Java yang diperpanjang tanggal 23 Desember 2014.
 
Rabu, 21 Januari 2015
Pemerintah Ajukan Perubahan Lifting Migas RAPBN-P 2015
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Pemerintah mengajukan lifting minyak dalam RAPBN-P 2015 sebesar 849.000 barel per hari dan lifting gas bumi  1.177.000 barel setara minyak per hari. Angka ini di bawah APBN 2015 di mana lifting minyak ditetapkan sebesar 900.000 barel per hari dan gas bumi 2.148.000 barel setara minyak per hari.
 
Rabu, 21 Januari 2015
Pemerintah Akan Tawarkan 8 WK Migas Konvensional
Untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional, Pemerintah berencana menawarkan 8 wilayah kerja (WK) migas konvensional tahun 2015. WK migas  ini  terdiri dari 4 WK yang ditawarkan melalui penawaran langsung dan 4 WK yang ditawarkan melalui lelang reguler.
 
Selasa, 20 Januari 2015
Pemerintah Kaji Distribusi Tertutup LPG 3 Kg
Sejalan dengan naiknya harga jual LPG tabung 12 kg, terjadi migrasi ke LPG tabung ukuran 3 kg. Agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran, Pemerintah mengkaji opsi sistem distribusi tertutup.
 
Selasa, 20 Januari 2015
Februari, Pemerintah Putuskan Blok Mahakam
Pemerintah akan memberikan keputusan mengenai perpanjangan Blok Mahakam pada Februari mendatang. Pada saat ini, pembahasan mengenai blok yang akan habis pada 2017 itu telah memasuki tahap akhir. Seluruh pihak juga telah memahami kemauan Pemerintah.
 
Senin, 19 Januari 2015
Menteri ESDM: Lelang Terbuka Demi Tekan Subyektivitas
Lelang terbuka untuk posisi pejabat eselon I yang dilakukan Kementerian ESDM saat ini, antara lain bertujuan menekan subyektivitas. Oleh karena itu, lebih dari 60% anggota panitia lelang jabatan merupakan pihak dari luar Kementerian ESDM.
 
Senin, 19 Januari 2015
Menteri ESDM Lantik Empat Pejabat Eselon II
Bertempat di Auditorium ESDM, Menteri ESDM Sudirman Said melantik dan mengambil sumpah empat Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kementerian ESDM, Senin (19/1). Pengangkatan pejabat ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 0102 K/73/MEM/2015 tanggal 14 Januari 2015.
 
Jumat, 16 Januari 2015
Harga Premium Turun Jadi Rp 6.600, Solar Rp 6.400 per Liter
Bertempat di halaman Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/1), Presiden RI Joko Widodo mengumumkan harga baru Premium dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 6.600 per liter dan Solar dari Rp 7.250 per liter menjadi Rp 6.400 per liter. Penurunan harga ini mulai berlaku Senin (19/1) pukul 00.00 waktu setempat dan merupakan kali kedua selama Januari 2015.
 
Jumat, 16 Januari 2015
Bank Dalam Negeri Kelola Ekspor Gas Blok Sanga-Sanga
PT Bank  Negara Indonesia (Persero) Tbk ditunjuk sebagai  bank yang menjadi Trustee Paying Agent untuk mengelola penjualan ekspor gas dari blok Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, dengan total transaksi diperkirakan sebesar US$ 300 juta. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Trustee Paying Agent ini dilaksanakan oleh Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo, President & CEO VICO Indonesia Gunther Alois Newcombe, dan Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman di Jakarta, Kamis (15/1). Hadir pada kesempatan tersebut, Deputi Pengendalian Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Budi Agustyono.
 
 
Dekstop version