logo   22 Desember 2014 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Kamis, 31 Agustus 2012
Tiga Jenis Usaha Perkebunan dan Pertambangan Dikecualikan Dari Kewajiban Penggunaan BBM Non Subsidi
Untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional, untuk tahap pertama ada tiga jenis usaha perkebunan dan pertambangan dikecualikan dari kewajiban penggunaan BBM non subsidi yaitu perkebunan perorangan WNI yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar, pertambangan rakyat dan pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan.


Ketiga jenis usaha tersebut dapat menggunakan BBM subsidi jenis minyak solar sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam sosialisasi di Kementerian ESDM, menjelaskan, Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengecualian ini. Jika aturan tersebut dinilai membuat  ketidakseimbangan, bukan tidak mungkin pengecualian ini dihentikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 

\"Belum ditentukan waktunya. Sangat tergantung perkembangan penggunaan BBM bersubsidi,\" tambahnya.

Pengecualian tiga jenis usaha tersebut, menurut Evita, dilakukan atas permintaan daerah untuk melindungi usaha perkebunan kecil, termasuk juga pertambangan rakyat dan usaha pengangkutan serta penjualan pertambangan batuan.

Agar tidak disalahgunakan, maka Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat. Terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi teguran. Jika teguran tidak juga diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan ijin.

Sementara itu terhadap perkebunan atau pertambangan yang tidak memiliki sendiri kendaraan operasional atau menyewa, maka kendaraan tersebut juga harus  menggunakan stiker penggunaan  BBM non subsidi. 

\"Kalau ketahuan tidak pakai stiker, kita akan minta kepada perusahaan itu untuk tidak sewa ke sana lagi,\" tegas Evita.

Sanksi terhadap pelanggar kebijakan ini, memang lebih keras. Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas dan dinas penerbit SKPD masing-masing Pemda.


 
>> Berita Lainnya
 
Senin, 22 Desember 2014
Transformasi Premium ke Pertamax, Masa Transisi 5 Bulan
Tim Reformasi Tata Kelola Migas memberikan waktu transisi peralihan dari Bensin RON 88 (Premium) dan Gasoil 0,35% sulfur ke Mogas 92 (Pertamax) dan Gasoil 0,25% sulfur, maksimal 5 bulan kepada PT Pertamina.
 
Minggu, 22 Desember 2014
Impor Bensin RON 88 Direkomendasikan Dihentikan
Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan BBM bersubsidi dan perhitungan harga patokan BBM yaitu menghentikan impor BBM RON 88 (Premium) dan Gasoil 0,35% sulfur dan menggantikannya dengan impor Mogas 92 dan Gasoil 0,25% sulfur. Total, terdapat 6 item kebijakan yang direkomendasikan tim yang beranggotakan 13 orang ini.
 
Jumat, 19 Desember 2014
Energi Urusan Lintas Sektor
Masalah energi bukan hanya menjadi urusan Kementerian ESDM tetapi juga instansi terkait lainnya. Seluruh pihak yang berkepentingan harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah di sektor energi.
 
Jumat, 19 Desember 2014
Opsi BBM Subsidi Masih Dibahas
Pemerintah masih membahas beberapa  opsi terkait rencana mengeluarkan kebijakan baru mengenai harga BBM bersubsidi, sebagai tindak lanjut terus menurunnya harga minyak dunia. Harga minyak mentah di pasar berjangka merosot ke posisi terendah dalam lima tahun terakhir  yaitu hampir menyentuh US$ 60 per barel.
 
Kamis, 19 Desember 2014
Kementerian ESDM Resmi Lelang Jabatan 5 Eselon I
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral membuka kesempatan bagi Profesional baik berlatar Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bukan Pegawai Negeri Sipil (non PNS), yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka pengisian lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ESDM. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 18 Desember 2014 hingga 7 Januari 2015 melalui website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di www.esdm.go.id.
 
Kamis, 18 Desember 2014
Kilang Indonesia Tua, Impor BBM Lebih Murah
Kilang minyak Indonesia yang telah berusia tua, menjadikan harga BBM yang diolah di dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan impor. Meski demikian, untuk menjaga ketahanan energi nasional, kilang minyak baru tetap harus dibangun.
 
Rabu, 18 Desember 2014
Tim Reformasi Tata Kelola Migas Bertemu Petral
Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri, melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah Direksi PT Pertamina (Persero) dan PT Petral di Kementerian ESDM, rabu (17/12). Pertemuan yang berlangsung selama 5 jam  itu, bertujuan melakukan klarifikasi mengenai sejumlah persoalan dan data-data terkait kegiatan Petral, termasuk juga proses tender pengadaan minyak serta pencampuran minyak impor RON 92 menjadi RON 88, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah.
 
Selasa, 16 Desember 2014
1.595 Peserta Ikuti Tes Wawancara CPNS KESDM Tahun 2014
Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian ESDM tahun 2014,Senin (15/12), mulai melaksanakan tes wawancara terhadap 1.595 peserta CPNSyang  dinyatakan lulus dari tes sebelumnya yaitu tes tertulis. Peserta wawancara atau tes kemampuan bidang (TKB) yang dinyatakan lulus akan diterima menjadi calon pegawai negeri sipil Kementerian ESDM.
 
Senin, 15 Desember 2014
Kemampuan Badan Usaha Pendamping Pertamina Harus Ditingkatkan
Menteri ESDM Sudirman Said meminta agar kemampuan badan usaha pendamping PT Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dapat ditingkatkan.  Hal ini dimaksudkan agar Pertamina dapat lebih berkonsentrasi menjadi badan usaha kelas dunia.
 
Jumat, 13 Desember 2014
Pertamina dan AKR Jadi Penyedia dan Pendistribusi BBM Bersubsidi 2015
Pemerintah cq Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memutuskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai pelaksana penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi tahun 2015. 
 
Jumat, 12 Desember 2014
Menteri ESDM Serahkan DIPA Tahun 2015
Menteri ESDM Sudirman Said menyerahkan DIPA tahun 2015 kepada 11 Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian ESDM senilai Rp 10,02 triliun, Jumat (12/12) pagi. Untuk Ditjen Migas, diwakili oleh Pelaksana Tugas Dirjen Migas Naryanto Wagimin. Dana sebesar Rp 10,02 triliun tersebut, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
 
Kamis, 11 Desember 2014
Menteri ESDM Resmikan Uji Coba Pipa Gas Arun Belawan
Menteri ESDM Sudirman Said meresmikan uji coba pengoperasian Pipa Gas Arun Belawan yang berkapasitas 300 MMSCFD dengan panjang 350 km. Untuk tahap uji coba ini,  fasilitas yang pembangunannya dilakukan sejak Agustus 2013 ini,  mendapat alokasi gas sebesar 185 MMSCFD  dari ExxonMobil (EMOI). Hadir dalam acara ini, Pelaksana Tugas Dirjen Migas Naryanto Wagimin, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Heri Poernomo, Direktur Gas Bumi BPH Migas Djoko Siswanto, Dirut PT Pertagas Hendra Jaya, Direktur Energi Baru PT Pertamina Yenni Andayani, Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Suryadi Mardjoeki dan  Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasiholan Silaen.
 
Kamis, 11 Desember 2014
Blok Migas Muara Bakau Produksi 2017
Pengembangan Blok Migas Muara Bakau diperkirakan mulai berproduksi pada kuartal pertama 2017 dengan puncak produksi diproyeksikan mencapai 450 juta kaki kubik per hari. Hingga minggu pertama Desember 2014 ini, perkembangan proyek yang dikelola ENI sebesar 15%.
 
Rabu, 10 Desember 2014
Upgrade Lima Kilang, Pertamina Investasi US$ 25 Miliar
Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah mendorong badan usaha untuk membangun atau meningkatkan kapasitas kilang. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, PT Pertamina berupaya meningkatkan kapasitas dan upgrade lima kilangnya di Indonesia melalui konsep Refining Development Master Plan (RDMP) dengan investasi sekitar US$ 25 miliar selama sepuluh tahun ke depan.
 
Selasa, 09 Desember 2014
Menteri ESDM Terima DIPA Tahun Anggaran 2015
Menteri ESDM Sudirman Said bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Sutarman, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly serta  34 Gubernur di seluruh Indonesia, secara simbolis menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (8/12).
 
 
Dekstop version