logo   2 September 2014 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Kamis, 31 Agustus 2012
Tiga Jenis Usaha Perkebunan dan Pertambangan Dikecualikan Dari Kewajiban Penggunaan BBM Non Subsidi
Untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional, untuk tahap pertama ada tiga jenis usaha perkebunan dan pertambangan dikecualikan dari kewajiban penggunaan BBM non subsidi yaitu perkebunan perorangan WNI yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar, pertambangan rakyat dan pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan.


Ketiga jenis usaha tersebut dapat menggunakan BBM subsidi jenis minyak solar sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam sosialisasi di Kementerian ESDM, menjelaskan, Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengecualian ini. Jika aturan tersebut dinilai membuat  ketidakseimbangan, bukan tidak mungkin pengecualian ini dihentikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 

\"Belum ditentukan waktunya. Sangat tergantung perkembangan penggunaan BBM bersubsidi,\" tambahnya.

Pengecualian tiga jenis usaha tersebut, menurut Evita, dilakukan atas permintaan daerah untuk melindungi usaha perkebunan kecil, termasuk juga pertambangan rakyat dan usaha pengangkutan serta penjualan pertambangan batuan.

Agar tidak disalahgunakan, maka Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat. Terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi teguran. Jika teguran tidak juga diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan ijin.

Sementara itu terhadap perkebunan atau pertambangan yang tidak memiliki sendiri kendaraan operasional atau menyewa, maka kendaraan tersebut juga harus  menggunakan stiker penggunaan  BBM non subsidi. 

\"Kalau ketahuan tidak pakai stiker, kita akan minta kepada perusahaan itu untuk tidak sewa ke sana lagi,\" tegas Evita.

Sanksi terhadap pelanggar kebijakan ini, memang lebih keras. Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas dan dinas penerbit SKPD masing-masing Pemda.


 
>> Berita Lainnya
 
Selasa, 02 September 2014
ICP Agustus 2014 Capai US$ 99,51 per Barel
Harga rata-rata minyak mentah Indonesia bulan Agustus 2014 berdasarkan perhitungan Formula ICP, mencapai US$ 99,51 per barel atau turun US$ 5,12 per barel dari US$ 104,63 per barel pada bulan Juli 2014.
 
Senin, 01 September 2014
Pemerintah Dorong Penggunaan LNG Untuk Kapal Laut
Guna meningkatkan pemanfaatan bahan bakar gas untuk transportasi, Kementerian ESDM mendorong penggunaan gas alam cair  (Liquid Natural Gas/LNG) untuk  transportasi laut. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan dan perusahaan transportasi laut.
 
Jumat, 30 Agustus 2014
Pelepasan Calon Jemaah Haji Ditjen Migas Tahun 2014
Labbaik, Allahumma Labbaik Labbaik. laa syariika laka labbaik innal hamda wan ni"mata laka wal mulk laa syariika laka. Aku memenuhi panggilanMu, ya Allah aku memenuhi panggilanMu. Aku memenuhi panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku memenuhi panggilanMu. Sungguh segala puji dan nikmat adalah milikMu, begitu juga seluruh kerajaan, tiada sekutu bagiMu.
 
Jumat, 29 Agustus 2014
Operasional SPBU Berangsur Normal
Sejak dilakukannya normalisasi pasokan mulai Selasa (26/8) malam, sekitar 95% Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah beroperasi secara normal tanpa antrian. Untuk menormalisasi pasokan ini, PT pertamina telah menggelontorkan BBM subsidi hingga 30% di atas rata-rata harian.  
 
Kamis, 28 Agustus 2014
Prinsip Utama Dorong Eksplorasi Migas
Pemerintah mendorong kegiatan eksplorasi untuk  meningkatkan cadangan migas nasional. Agar kegiatan eksplorasi diningkatkan, terdapat 2 prinsip utama yang harus dipenuhi yaitu kemudahan birokrasi dan kepastian investasi. 
 
Kamis, 28 Agustus 2014
Over Kuota, Pemerintah Koordinasi dengan DPR
Pemerintah telah memerintahkan PT Pertamina untuk menormalisasi pasokan BBM bersubsidi guna mengatasi antrian pembelian di SPBU. Jika terjadi over kuota, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan DPR.
 
Rabu, 28 Agustus 2014
Masalah Antrian, Menteri ESDM Sidak ke SPBU
Untuk mengetahui kondisi lapangan terkait terjadinya antrian pembelian BBM bersubsidi, Menteri ESDM Jero Wacik didampingi Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro dan Ketua Hiswana Migas Eri Purnomo Hadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU 31.10202  Jl Abdul Muis dan SPBU  34.10205  di Cideng Timur, Jakarta Pusat, Rabu (27/8) siang. Dalam sidaknya, Menteri mendapati beberapa mobil mewah yang membeli BBM bersubsidi.  
 
Rabu, 27 Agustus 2014
Atasi Antrian, Pasokan BBM Bersubsidi Dinormalisasi
Sesuai dengan arahan pemerintah, PT Pertamina (Persero) melakukan normalisasi pasokan BBM bersubsidi kepada masyarakat agar tidak terjadi potensi antrian yang berkepanjangan.
 
Selasa, 26 Agustus 2014
Menteri ESDM Akan Resmikan Blok Cepu
Sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri ESDM Jero Wacik akan meresmikan proyek migas Banyu Urip, Blok Cepu yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur. Peresmian rencananya dilakukan September 2014 mendatang.
 
Senin, 25 Agustus 2014
Menteri ESDM Minta Masyarakat Kaya Tidak Beli BBM Subsidi
Antrian pembelian BBM bersubsidi terjadi di sejumlah SPBU di Jawa dan Kalimantan sebagai dampak pengendalian penggunaan BBM bersubsidi. Untuk mengatasi hal ini, Menteri ESDM Jero Wacik menghimbau agar masyarakat menengah ke atas tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi.
 
Senin, 25 Agustus 2014
Percepat Penemuan Migas, Pemerintah Dorong Spekulatif Survei
Untuk mempercepat penemuan cadangan migas baru, pemerintah mendorong kegiatan spekulatif survei dapat ditingkatkan. Spekulatif survei 3D telah dilakukan sejak 1995 dan telah berhasil menemukan cadangan migas di berbagai lokasi, seperti di  Lapangan Jangkrik dan Masela.
 
Jumat, 22 Agustus 2014
PBB Eksplorasi Masih Dikeluhkan KKKS
Sejumlah KKKS mengeluhkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) eksplorasi migas yang dikenakan pada  wilayah kerja migas yang ditandatangani setelah tahun 2010 sebagai akibat dari pemberlakukan PP No 79 tahun 2010. Sesuai dengan tagihan yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak pada tahun 2013, besaran pajak sekitar Rp 3  triliun terhadap 22 blok eksplorasi dan 1 blok produksi. 
 
Kamis, 22 Agustus 2014
Dirjen Migas Buka Farmout Forum Indonesia 2014
Ditandai dengan pemukulan gendang, Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro didampingi Direktur Pembinaam Usaha Hulu Migas Naryanto Wagimin, membuka secara resmi Farmout Forum Indonesia ke 4 di Conrad Hotel dan Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (21/8).
 
Rabu, 20 Agustus 2014
Menteri ESDM Resmikan Nama FSO Gagak Rimang
Perkembangan proyek minyak dan gas bumi (migas) Banyu Urip, Blok Cepu yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur, hingga minggu ketiga Agustus 2014 ini mencapai 90%. Salah satu kemajuan dalam pengembangan Banyu Urip adalah fasilitas floating storage and offloading yang diresmikan namanya oleh Menteri ESDM Jero Wacik di Galangan Kapal Sembawang, Singapura, Selasa (19/8). Hadir pada kesempatan tersebut, Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro,  Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas J. Widjonarko, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Andri Hadi, Bupati Bojonegoro, Suyoto, Bupati Tuban, Fathul Huda dan Vice President ExxonMobil Development Company, Raymond Jones.
 
Selasa, 19 Agustus 2014
Hemat Energi Harus Terus Dikampanyekan
Budaya hemat energi harus terus dikampanyekan. Tidak hanya oleh pemerintah dan pemerintah daerah,  tetapi juga media massa. Harapannya,  agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan hemat energi.
 
 
Dekstop version