logo   24 April 2014 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Kamis, 31 Agustus 2012
Tiga Jenis Usaha Perkebunan dan Pertambangan Dikecualikan Dari Kewajiban Penggunaan BBM Non Subsidi
Untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional, untuk tahap pertama ada tiga jenis usaha perkebunan dan pertambangan dikecualikan dari kewajiban penggunaan BBM non subsidi yaitu perkebunan perorangan WNI yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar, pertambangan rakyat dan pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan.


Ketiga jenis usaha tersebut dapat menggunakan BBM subsidi jenis minyak solar sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam sosialisasi di Kementerian ESDM, menjelaskan, Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengecualian ini. Jika aturan tersebut dinilai membuat  ketidakseimbangan, bukan tidak mungkin pengecualian ini dihentikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 

\"Belum ditentukan waktunya. Sangat tergantung perkembangan penggunaan BBM bersubsidi,\" tambahnya.

Pengecualian tiga jenis usaha tersebut, menurut Evita, dilakukan atas permintaan daerah untuk melindungi usaha perkebunan kecil, termasuk juga pertambangan rakyat dan usaha pengangkutan serta penjualan pertambangan batuan.

Agar tidak disalahgunakan, maka Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat. Terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi teguran. Jika teguran tidak juga diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan ijin.

Sementara itu terhadap perkebunan atau pertambangan yang tidak memiliki sendiri kendaraan operasional atau menyewa, maka kendaraan tersebut juga harus  menggunakan stiker penggunaan  BBM non subsidi. 

\"Kalau ketahuan tidak pakai stiker, kita akan minta kepada perusahaan itu untuk tidak sewa ke sana lagi,\" tegas Evita.

Sanksi terhadap pelanggar kebijakan ini, memang lebih keras. Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas dan dinas penerbit SKPD masing-masing Pemda.


 
>> Berita Lainnya
 
Rabu, 23 April 2014
Insentif Hulu Migas, Pemerintah Tunggu Revisi PP
Untuk meningkatkan minat investor dalam mengembangkan industri hulu migas di Indonesia, pemerintah tengah merevisi PP No 52 tahun 2011 yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu.
 
Senin, 21 April 2014
Kepmen ESDM Tentang Harga Patokan BBM Subsidi Untuk Pertamina Tahun 2014
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perpres  No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 45 Tahun 2009, Menteri ESDM Jero Wacik menetapkan Keputusan Menteri ESDM  No 2187 K/12/MEM/2014 tentang Harga Patokan Jenis BBM Tertentu untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014.
 
Senin, 21 April 2014
Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri Perkuat Armada Pertamina
PT Pertamina (Persero) segera diperkuat oleh dua armada kapal milik baru  yaitu MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan yang diproduksi PT PAL Indonesia sebagai bagian dari pemberdayaan industri dalam negeri. Sejak 2005, Pertamina telah memesan 11 kapal di dalam negeri dengan ukuran 3.500 DWT dan 6.500 DWT.
 
Kamis, 17 April 2014
Tinggi, Animo Pemda Dipasangi Konverter Kit
Sosialisasi dan edukasi pemerintah mengenai konversi BBM ke bahan bakar gas yang aman, bersih dan murah, terbukti cukup efektif. Saat ini, pemerintah daerah berbondong-bondong mengajukan permintaan ke Kementerian ESDM agar dapat  memperoleh konverter kit serta dibangun SPBG.
 
Rabu, 17 April 2014
Wamen ESDM Pimpin Rakor Neraca Gas
Pemerintah tengah menyempurnakan  Neraca Gas Indonesia 2013-2030.  Rapat koordinasi penyusunan kebijakan itu dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Bandung, Rabu (16/4).
 
Rabu, 16 April 2014
Dalam 5 tahun, Pemerintah Bangun Jargas 72.511 Sambungan
Sejak tahun 2009, pemerintah telah melaksanakan pembangunan jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga. Hingga tahun 2013, telah terbangun  jaringan gas sebanyak 72.511 sambungan rumah (SR) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
 
Selasa, 16 April 2014
Konversi Mitan ke LPG Hemat Rp 120,7 Triliun
Pemerintah melaksanakan kebijakan konversi minyak tanah (mitan) ke LPG sejak tahun 2007 untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, terutama minyak tanah serta menekan subsidi BBM. Total penghematan yang diperoleh dari kebijakan tersebut hingga tahun 2013 mencapai Rp 120,766 triliun.
 
Selasa, 15 April 2014
Bangun Kilang, Pemerintah Siapkan Tanah 900 Hektar dan Insentif Pajak
Pemerintah berkomitmen membangun kilang baru, bekerja sama dengan pihak swasta.  Sebagai tahap awal, telah dilakukan market consultation di Singapura untuk menjaring investor.  Agar investor tertarik, pemerintah telah menyediakan lahan seluas 900 hektar di Bontang, Kalimantan Timur serta tax holiday 15 tahun.
 
Senin, 14 April 2014
Lebih Jauh Tentang Rig Migas
Rig pengeboran adalah suatu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak gas bumi atau deposit mineral bawah tanah.  Ciri utama rig adalah adanya menara yang terbuat dari baja yang digunakan untuk menaik-turunkan pipa-pipa tubular sumur.
 
Jumat, 11 April 2014
Segera Diselenggarakan, The 5th Indonesia-US Energy Policy Dialogue
Pada 30 April hingga 2 Mei 2014, akan diselenggarakan The 5th Indonesia-US Energy Policy Dialogue di Washington DC, Amerika Serikat. RI-US Energy Policy Dialoque merupakan wadah pertemuan bilateral yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali secara bergantian.
 
Kamis, 10 April 2014
Mengenal Keselamatan Migas Indonesia
Pencarian migas di Indonesia dimulai tahun 1871. Peraturan pertambangan minyak dan gas bumi pertama kali dikeluarkan pada tahun 1899 (Indische Minjwet 1899), yang mengatur hak dan kewajiban pemegang konsesi (Wilayah Kuasa Pertambangan terhadap pemerintah). Pada tahun 1930, aspek keselamatan kerja termasuk pengawasannya ditangani secara hukum yakni dengan diundangkannya Mijn Ordonante dan Mijn Politie Reglement (MPR) yang mengatur mengenai keselamatan pekerja tambang.
 
Selasa, 08 April 2014
FSRU Lampung Segera Alirkan Gas
Floating Storage Receiving Terminal (FSRU) Lampung yang dibangun PT PGN telah selesai dibangun di Galangan Kapal Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea Selatan, pada Senin (7/4) dan diberi nama PGN FSRU Lampung. FSRU akan berlayar dari Ulsan menuju Lampung pada Senin (14/4) dan diperkirakan sampai di Lampung pada pertengahan Mei 2014.
 
Senin, 07 April 2014
Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi Kuartal I 2014 Capai 23,6%
Realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Maret 2014 mencapai 11,2 juta KL atau 23,6% terhadap kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan APBN 2014 kepada PT Pertamina (Persero).
 
Senin, 07 April 2014
Kolombia Tawarkan 97 Blok Migas ke Indonesia
Pemerintah Kolombia menawarkan 97 blok migasnya kepada investor di Indonesia. Blok migas yang ditawarkan tersebut,   terbagi dalam 57 blok migas konvensional  di darat, 13 blok migas konvensional di offshore atau lepas pantai, 19 blok non konvensional minyak dan shale gas serta 8 blok gas metana batubara ( CBM).
 
Jumat, 04 April 2014
Pembahasan Blok Natuna Alami Kemajuan
Pembahasan mengenai  item-item untuk pengembangan Blok East Natuna, mengalami kemajuan yang cukup berarti. Pemerintah berharap kontrak kerja sama (KKS)  blok tersebut dapat ditandatangani tahun ini.
 
 
Dekstop version