logo   31 Oktober 2014 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Kamis, 31 Agustus 2012
Tiga Jenis Usaha Perkebunan dan Pertambangan Dikecualikan Dari Kewajiban Penggunaan BBM Non Subsidi
Untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional, untuk tahap pertama ada tiga jenis usaha perkebunan dan pertambangan dikecualikan dari kewajiban penggunaan BBM non subsidi yaitu perkebunan perorangan WNI yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar, pertambangan rakyat dan pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan.


Ketiga jenis usaha tersebut dapat menggunakan BBM subsidi jenis minyak solar sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam sosialisasi di Kementerian ESDM, menjelaskan, Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengecualian ini. Jika aturan tersebut dinilai membuat  ketidakseimbangan, bukan tidak mungkin pengecualian ini dihentikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 

\"Belum ditentukan waktunya. Sangat tergantung perkembangan penggunaan BBM bersubsidi,\" tambahnya.

Pengecualian tiga jenis usaha tersebut, menurut Evita, dilakukan atas permintaan daerah untuk melindungi usaha perkebunan kecil, termasuk juga pertambangan rakyat dan usaha pengangkutan serta penjualan pertambangan batuan.

Agar tidak disalahgunakan, maka Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat. Terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi teguran. Jika teguran tidak juga diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan ijin.

Sementara itu terhadap perkebunan atau pertambangan yang tidak memiliki sendiri kendaraan operasional atau menyewa, maka kendaraan tersebut juga harus  menggunakan stiker penggunaan  BBM non subsidi. 

\"Kalau ketahuan tidak pakai stiker, kita akan minta kepada perusahaan itu untuk tidak sewa ke sana lagi,\" tegas Evita.

Sanksi terhadap pelanggar kebijakan ini, memang lebih keras. Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas dan dinas penerbit SKPD masing-masing Pemda.


 
>> Berita Lainnya
 
Jumat, 31 Oktober 2014
Dalam 5 Tahun, Pemerintah Kucurkan Rp 1.300 Triliun Untuk Subsidi BBM
Besaran subsidi BBM yang meningkat setiap tahunnya, semakin memberatkan anggaran negara. Dalam 5 tahun terakhir, sebanyak Rp 1.300 triliun tersedot untuk subsidi BBM. Padahal dalam kurun waktu yang sama, anggaran untuk kesejahteraan masyarakat hanya Rp 600 triliun.
 
Jumat, 31 Oktober 2014
Pemerintah Segera Tetapkan Kepala SKK Migas
Dalam waktu dekat ini, Pemerintah akan menetapkan Kepala SKK Migas, menggantikan Rudi Rubiandini. Sejumlah calon akan diajukan Menteri ESDM dalam kapasitas sebagai Komite Pengawas SKK Migas kepada Presiden Joko Widodo.
 
Kamis, 30 Oktober 2014
Sudirman Said: Sektor ESDM Terlalu Penting Untuk Diurus Secara Sembrono
Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan kembali tekadnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian ESDM dengan cara membangun perilaku yang baik, bukan dengan iklan. Sektor ESDM terlalu penting untuk diurus secara sembrono atau dipengaruhi oleh  kepentingan pribadi dan kelompok.
 
Kamis, 30 Oktober 2014
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Subsidi BBM yang semakin memberatkan keuangan negara, akan dikembalikan sesuai track-nya. Pemerintah akan melakukan kebijakan pemberian subsidi kepada masyarakat yang berhak menerimanya agar tepat guna dan tepat sasaran.
 
Rabu, 29 Oktober 2014
Serah Terima Jabatan Menteri ESDM
Bertempat di Lobby Kementerian ESDM, Rabu (29/10), dilaksanakan Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Chairul Tanjung kepada Sudirman Said.  Mengawali acara yang dihadiri mantan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, mantan wamen ESDM Susilo Siswoutomo, para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas dan stakeholder tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan dilanjutkan dengan penyerahan memori akhir jabatan dari Menteri ESDM Kabinet Indonesia Bersatu II kepada Menteri ESDM Kabinet Kerja.
 
Rabu, 29 Oktober 2014
Urai Sumbatan Jadi Prioritas Menteri ESDM
Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, dirinya akan meninjau seluruh keputusan di sektor ESDM yang selama ini tertunda karena beberapa alasan. Review akan dilakukan dalam satu hingga dua hari dan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka pengambilan keputusan akan dilakukan. Prioritas Menteri ESDM saat ini adalah mengetahui kendala serta  mengurai sumbatan-sumbatan yang terjadi.
 
Selasa, 28 Oktober 2014
Sudirman Said: Kembalikan Kepercayaan Publik Kepada Sektor ESDM
Menteri ESDM Sudirman Said meminta media massa membantu Pemerintah membangun kembali kepercayaan publik kepada sektor ESDM. Berbagai peristiwa yang telah dialami, telah menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada sektor ini menurun.
 
Senin, 27 Oktober 2014
Presiden Joko Widodo Lantik Sudirman Said Sebagai Menteri ESDM
Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah Sudirman Said sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kabinet Kerja 2014-2019 di Istana Negara, Senin (27/10) siang.  Bersama Sudirman, dilantik pula 33 menteri lainnya.  
 
Jumat, 25 Oktober 2014
Pertumbuhan Kebutuhan Gas Bumi 2015-2030 Capai 7 Persen
Kementerian ESDM belum lama ini meluncurkan Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014-2030. Dalam buku tersebut diungkapkan, gas bumi dalam Kebijakan Energi Nasional sampai dengan 2050, dioptimalkan pemanfaatannya dan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi, seperti  industri, pembangkit listrik, rumah tangga (city gas) dan transportasi serta diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah yang paling tinggi. Pertumbuhan rata-rata kebutuhan gas bumi dari tahun 2015-2020 adalah 6% per tahun, tahun 2020-2025 sebesar 7% per tahun dan 2025-2030 sebesar 5% per tahun.
 
Kamis, 23 Oktober 2014
Kembangkan CBM, Kontrak Perlu Diubah
Produksi gas metana batubara (CBM) hingga saat ini masih kurang dari 1 MMSCFD. Padahal, sejak dikembangkan tahun 2008, sebanyak 54 kontrak kerja sama (KKS) CBM telah ditandatangani. Untuk meningkatkan gairah KKKS dalam mengembangkan CBM, pemerintah menilai perlunya dilakukan perubahan dalam kontrak.
 
Rabu, 22 Oktober 2014
Mencari Cadangan Migas Dengan Aeromagnetik Survei
Pemerintah mendorong spekulatif survei untuk meningkatkan cadangan migas nasional. Spekulatif survei dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk aeromagnetik.  Survei aeromagnetik adalah survei geofisika menggunakan  magnetometer yang diletakkan di  pesawat  terbang. Di Indonesia, survei aeromagnetik mulai dilakukan sejak 2012.
 
Selasa, 22 Oktober 2014
Lapangan Bukit Tua Mulai Produksi April 2015
Proyek minyak dan gas bumi Lapangan Bukit Tua, Blok Ketapang yang terletak di perairan utara Madura, Jawa Timur, hingga awal Oktober 2014 mencapai 65%.   Salah satu kemajuan pengembangan proyek ini adalah fasilitas produksi, penyimpanan, dan pengangkutan terapung (floating production storage and offloading/FPSO) yang diresmikan namanya di Galangan Kapal Keppel, Singapura, Selasa (21/10). Lapangan Bukit Tua diharapkan mulai berproduksi April 2015.
 
Senin, 20 Oktober 2014
Pemerintah Akan Tawarkan 6 WK Migas Putaran II Tahun 2014
Untuk meningkatkan produksi migas nasional, Pemerintah akan menawarkan sekitar 6 wilayah kerja (WK) migas konvensional putaran II tahun 2014. WK yang akan ditawarkan tersebut, terdiri dari 4 WK migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung atau joint study dan 2 WK migas yang ditawarkan melalui tender reguler.
 
Sabtu, 18 Oktober 2014
Peluncuran Buku Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014-2030 Dan Buku Cadangan Penyangga Energi
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo meluncurkan buku Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014 dan buku Cadangan Penyangga Energi di Bandung, Jumat (17/10). Hadir dalam acara ini, para pejabat Eselon I Kementerian ESDM, Sekjen DEN, Plt. Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, serta perwakilan dari kementerian terkait.
 
Jumat, 17 Oktober 2014
Suhatman Ramli Pimpin TIPKM
Pucuk pimpinan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM) berganti dari Dr. Ir. Waluyo kepada Suhatman Ramli yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua TIPKM.  Bertempat di Gedung Migas, Kamis (9/10),  Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro menyampaikan penghargaannya atas kerja keras yang telah dilakukan Waluyo selama memimpin TIPKM. 
 
 
Dekstop version