logo   1 Oktober 2014 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Kamis, 31 Agustus 2012
Tiga Jenis Usaha Perkebunan dan Pertambangan Dikecualikan Dari Kewajiban Penggunaan BBM Non Subsidi
Untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional, untuk tahap pertama ada tiga jenis usaha perkebunan dan pertambangan dikecualikan dari kewajiban penggunaan BBM non subsidi yaitu perkebunan perorangan WNI yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar, pertambangan rakyat dan pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan.


Ketiga jenis usaha tersebut dapat menggunakan BBM subsidi jenis minyak solar sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam sosialisasi di Kementerian ESDM, menjelaskan, Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengecualian ini. Jika aturan tersebut dinilai membuat  ketidakseimbangan, bukan tidak mungkin pengecualian ini dihentikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 

\"Belum ditentukan waktunya. Sangat tergantung perkembangan penggunaan BBM bersubsidi,\" tambahnya.

Pengecualian tiga jenis usaha tersebut, menurut Evita, dilakukan atas permintaan daerah untuk melindungi usaha perkebunan kecil, termasuk juga pertambangan rakyat dan usaha pengangkutan serta penjualan pertambangan batuan.

Agar tidak disalahgunakan, maka Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat. Terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi teguran. Jika teguran tidak juga diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan ijin.

Sementara itu terhadap perkebunan atau pertambangan yang tidak memiliki sendiri kendaraan operasional atau menyewa, maka kendaraan tersebut juga harus  menggunakan stiker penggunaan  BBM non subsidi. 

\"Kalau ketahuan tidak pakai stiker, kita akan minta kepada perusahaan itu untuk tidak sewa ke sana lagi,\" tegas Evita.

Sanksi terhadap pelanggar kebijakan ini, memang lebih keras. Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas dan dinas penerbit SKPD masing-masing Pemda.


 
>> Berita Lainnya
 
Selasa, 30 September 2014
APBN 2015 Disahkan
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (29/9), dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman.  APBN 2015 ini akan digunakan oleh pemerintah baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk satu tahun mendatang.
 
Senin, 30 September 2014
Dirjen Migas Kunjungi Pembangunan SPBG dan Jargas di Jawa Timur
Untuk menekan laju konsumsi BBM sekaligus mengurangi beban keuangan negara karena subsidi BBM yang semakin meningkat setiap tahunnya, Pemerintah melakukan kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas, antara lain dengan cara membagikan konverter kit untuk kendaraan dinas,  membangun jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga dan SPBG. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan SPBG dan jargas di Jawa Timur, Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro meninjau SPBG Ngagel dan jargas di Sidoarjo, Jawa Timur, akhir pekan lalu.
 
Senin, 29 September 2014
Medco Temukan Cadangan Migas di Indonesia dan Libya
PT Medco Energi International Tbk melalui anak perusahaannya PT Medco E&P Indonesia (Medco E&P) dan Medco International Venture Limited (MIVL) berhasil menemukan cadangan migas pada Sumur Hijau 2, Blok South Sumatera, Indonesia dan Sumur O2, Area 47, Libya.
 
Jumat, 26 September 2014
Percepatan Pembangunan Jargas, Butuh Dana dan Dukungan Pemda
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga Presiden RI terpilih 2014-2019, bertekad akan mempercepat pemanfaatan gas bumi dengan cara meningkatkan pembangunan pipa utama serta infrastrukturnya di berbagai daerah. Pelaksanaan rencana ini membutuhkan dukungan dana serta kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah, terutama terkait perizinan.
 
Kamis, 25 September 2014
Jokowi: Gas Bumi Murah dan Aman
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung penggunaan gas bumi untuk rumah tangga, transportasi dan industri. Selain murah, gas bumi juga aman digunakan serta merupakan produksi dalam negeri atau tidak perlu diimpor.
 
Kamis, 25 September 2014
Gubernur DKI Jakarta Resmikan Jaringan Gas di Rusun Marunda
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara, Kamis (25/9), didampingi Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Heri Poernomo  dan Dirut PT PGN (Tbk) Hendi Prio Santoso. Peresmian jargas di Rusun Marunda ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Perusahaan Gas Negara (Tbk).
 
Selasa, 23 September 2014
RAPBN 2015: Cost Recovery US$ 16 Miliar, Penerimaan Migas Rp 326,96 Triliun, Subsidi BBM Rp 276 Triliun
Badan Anggaran DPR dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, Senin (22/9), menetapkan besaran cost recovery pada RAPBN 2015 sebesar US$ 16 miliar dan penerimaan migas ditargetkan mencapai Rp 326,96 triliun serta subsidi BBM sebesar Rp 276 triliun.
 
Senin, 22 September 2014
Pengembangan Proyek Cepu Lebih Dari 90 Persen
Pengiriman menara tambat melengkapi perkembangan proyek minyak dan gas bumi (migas) Banyu Urip, Blok Cepu yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur, yang telah mencapai lebih dari 90%  hingga minggu ketiga September 2014 ini. Menurut rencana, proyek Blok Cepu akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal Oktober mendatang.
 
Jumat, 19 September 2014
Distribusi Tertutup Solar Bersubsidi Diterapkan di Batam
Setelah sukses mengendalikan penggunaan Solar bersubsidi dengan menggunakan Kartu Survey di Batam, PT Pertamina (Persero)bekerja sama dengan BRI meluncurkan Fuel Card  sebagai pengembangannya. Berdasarkan hasil evaluasi, selama periode Maret hingga Juli 2014, penggunaan Kartu Survey telah membantu dalam penyaluran BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran dan dalam volume yang wajar sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
 
Kamis, 18 September 2014
Pemerintah Siapkan Payung Hukum Pembangunan Kilang
Pemerintah tengah menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembangunan kilang minyak baru. Aturan ini diharapkan rampung pada Oktober 2014 mendatang.
 
Rabu, 17 September 2014
Pagu Anggaran KESDM 2015 Capai Rp 10,02 Triliun
Pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 10,02 triliun. Dari jumlah tersebut, pagu anggaran Ditjen Migas sebesar Rp 830,582 miliar. Sebelumnya berdasarkan Keputusan Menkeu No. 278/KMK.02/2014 ditetapkan pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2015 sebesar Rp 11,30 triliun. Namun berdasarkan hasil penelaahan dengan Ditjen Anggaran dan hasil penelitian serta review Biro Perencanaan dan Itjen ESDM, terdapat efisiensi sebesar Rp 1,28 triliun sehingga pagu anggaran Kementerian ESDM turun menjadi Rp 10,02 triliun.
 
Selasa, 16 September 2014
Kuota LPG 3 Kg Tahun 2014 Aman
PT Pertamina optimis kuota LPG tabung ukuran 3 kg untuk tahun 2014 yang ditetapkan sebesar 5,013 juta ton tak terganggu, menyusul kenaikan harga jual LPG tabung ukuran 12 kg pekan lalu. Migrasi pengguna 12 kg ke 3 kg diperkirakan hanya sekitar 2%.
 
Selasa, 16 September 2014
Dirjen Migas Tinjau Pembangunan Jargas di Semarang
Pembangunan jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga guna memberikan energi yang bersih dan murah bagi masyarakat serta mengurangi impor LPG, terus dilakukan pemerintah. Terkait hal tersebut, Dirjen Migas Kementerian ESDM meninjau pembangunan jargas di Semarang, Minggu (14/9).
 
Senin, 16 September 2014
Pemerintah dan Komisi VII Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2015
Rapat kerja Pemerintah dengan Komisi VII DPR yang dipimpin Milton Pakpahan, Senin (15/9), menyepakati asumsi makro RAPBN 2015 yang terkait sektor ESDM. Asumsi makro yang disepakati adalah ICP US$ 105 per barel, total produksi/lifting migas sebesar 2.148.000 barel setara minyak per hari, terdiri dari lifting minyak 900.000 barel per hari dan gas bumi 1.248.000 barel per hari.
 
Senin, 15 September 2014
Presiden Resmikan Proyek Migas Senilai Rp 13,6 Triliun
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan dua proyek migas di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (15/9).  Dua proyek tersebut adalah proyek pengembangan Lapangan Gas Ruby, Blok Sebuku yang dikelola oleh Mubadala Petroleum dan Sisi Nubi 2B, Blok Mahakam dengan operator Total E&P Indonesie dengan total investasi mencapai Rp 13,6 triliun.
 
 
Dekstop version