logo   27 November 2014 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Kamis, 31 Agustus 2012
Tiga Jenis Usaha Perkebunan dan Pertambangan Dikecualikan Dari Kewajiban Penggunaan BBM Non Subsidi
Untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional, untuk tahap pertama ada tiga jenis usaha perkebunan dan pertambangan dikecualikan dari kewajiban penggunaan BBM non subsidi yaitu perkebunan perorangan WNI yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar, pertambangan rakyat dan pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan.


Ketiga jenis usaha tersebut dapat menggunakan BBM subsidi jenis minyak solar sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam sosialisasi di Kementerian ESDM, menjelaskan, Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengecualian ini. Jika aturan tersebut dinilai membuat  ketidakseimbangan, bukan tidak mungkin pengecualian ini dihentikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 

\"Belum ditentukan waktunya. Sangat tergantung perkembangan penggunaan BBM bersubsidi,\" tambahnya.

Pengecualian tiga jenis usaha tersebut, menurut Evita, dilakukan atas permintaan daerah untuk melindungi usaha perkebunan kecil, termasuk juga pertambangan rakyat dan usaha pengangkutan serta penjualan pertambangan batuan.

Agar tidak disalahgunakan, maka Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat. Terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi teguran. Jika teguran tidak juga diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan ijin.

Sementara itu terhadap perkebunan atau pertambangan yang tidak memiliki sendiri kendaraan operasional atau menyewa, maka kendaraan tersebut juga harus  menggunakan stiker penggunaan  BBM non subsidi. 

\"Kalau ketahuan tidak pakai stiker, kita akan minta kepada perusahaan itu untuk tidak sewa ke sana lagi,\" tegas Evita.

Sanksi terhadap pelanggar kebijakan ini, memang lebih keras. Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas dan dinas penerbit SKPD masing-masing Pemda.


 
>> Berita Lainnya
 
Kamis, 27 November 2014
Keberadaan Petral dan Ongkos BBM Jadi Agenda Penting Tim Reformasi
Tim Reformasi Tata Kelola Migas memiliki masa kerja 6 bulan. Setiap bulannya, tim yang dipimpin Faisal Basri ini akan melaporkan hasil kerjanya untuk kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Untuk bulan pertama, dua agenda penting yang dilakukan yang keberadaan Petral dan ongkos bahan bakar minyak (BBM).
 
Kamis, 27 November 2014
Menteri ESDM Hadiri Raker Perdana DPD RI
Menteri ESDM Sudirman Said menghadiri Rapat Kerja perdana dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Rabu (26/11). Raker membahas kenaikan harga BBM.bersubsidi dan evaluasi kinerja tahun 2014.
 
Rabu, 26 November 2014
Pastikan Solar Subsidi Tepat Sasaran, Nelayan Peroleh Kartu BBM
Untuk memastikan Solar bersubsidi bagi nelayan tepat sasaran, PT Pertamina bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bank BRI meluncurkan Kartu BBM Nelayan.
 
Selasa, 25 November 2014
The 5th Indonesia-Thailand Energy Forum
Hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di sektor energi telah lama terjalin. Setiap tahunnya, pejabat energi kedua negara bertemu untuk meningkatkan kerja sama. Terkait hal itu juga, bertempat di Bangkok, Thailand, tanggal 24-25 November 2014 diselenggarakan The 5th Indonesia-Thailand Energy Forum (ITEF). Bertindak sebagai pemimpin Delegasi RI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM F. Sutijastoto dan Delegasi Thailand dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Energi Thailand, Dr. Athipat Bamroong.
 
Selasa, 25 November 2014
FSRU Lampung Terima Kargo Ketiga dari LNG Tangguh
Kapal pengangkut LNG (liquefied natural gas atau gas bumi cair) dari Kilang LNG Tangguh Papua tiba di Labuan Maringgai Lampung, Sabtu (23/11), pagi.  Setibanya di Labuan Maringgai, kapal pembawa LNG itu segera merapat ke PGN FSRU Lampung untuk membongkar muatan dan mengalirkan LNG ke PGN FSRU Lampung.
 
Senin, 24 November 2014
Perizinan di Ditjen Migas Rampung Dalam 7 Hari
Sebagai wujud dukungan terhadap upaya Pemerintah membenahi tata kelola minyak dan gas bumi, Pelaksana Tugas Dirjen Migas Naryanto Wagimin menjamin perizinan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi rampung dalam waktu 7 hari.
 
Senin, 24 November 2014
Akhir Bulan, Pertamina Lihat Cadangan Blok Mahakam
PT Pertamina (Persero) mendapat prioritas untuk mengelola Blok Mahakam setelah kontrak kerja sama dengan PT Total E&P Indonesie  berakhir pada 2017 mendatang. Pada akhir  November 2014, perusahaan pelat merah itu direncanakan akan melihat langsung  cadangan blok tersebut di Kalimantan Timur.
 
Jumat, 21 November 2014
Pemerintah Putuskan Status Kontrak Empat WK Migas
Pemerintah telah memutuskan kontrak kerja sama empat wilayah kerja migas yaitu Wilayah Kerja Pase, Kampar, JOB Gebang dan ONWJ.  Percepatan pengambilan keputusan ini merupakan salah satu prioritas pembenahan di sektor ESDM.
 
Jumat, 21 November 2014
Menteri ESDM: Jangan Goda Tim Saya!
Menteri ESDM Sudirman Said meminta seluruh stakeholder termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk tidak mengganggu atau menggoda tim kerjanya dalam membenahi tata kelola minyak dan gas bumi untuk mewujudkan ketahanan energi. 
 
Kamis, 20 November 2014
Gandeng Pemda, Pemerintah Tingkatkan Kerja Sama Energi dengan Negara Sahabat
Untuk menggali lebih banyak potensi kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral terutama di daerah, Ditjen Migas Kementerian ESDM menyelenggarakan seminar dengan tema “Exploring Mutual Cooperation in Energy Sector by Empowering Local Potential” di Aston Hotel, Kuningan, Rabu (19/11). Acara yang dibuka Direktur Pembinaan Program Migas Agus Cahyono Adi ini, menghadirkan pembicara dari Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Timur serta dihadiri wakil  negara sahabat dari Jepang, Korea dan Norwegia.
 
Kamis, 20 November 2014
Presiden Dukung Tata Kelola Migas
Presiden Joko Widodo mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan untuk menata ulang tata kelola di sektor migas. Presiden juga meminta agar para menterinya mencari orang-orang terbaik, berkompetensi dan berintegritas tinggi untuk menjadi pemimpin.
 
Rabu, 19 November 2014
Presiden Tetapkan Amien Sunaryadi Pimpin SKK Migas
Presiden Joko Widodo telah menetapkan Amien Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menggantikan Rudi Rubiandini.  Penetapan ini  merupakan salah satu langkah mengurai sumbatan-sumbatan yang ada di sektor minyak dan gas bumi.
 
Rabu, 19 November 2014
Malam Penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2014
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, menyelenggarakan Malam Penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional Tahun 2014 (PEEN 2014) di Hotel Borobudur, Jakarta (18/11). Acara dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Asosiasi, Peserta dan Pemenang PEEN 2014, serta para tamu undangan lainnya. Penganugerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said kepada para Pemenang kompetisi PEEN 2014.
 
Selasa, 18 November 2014
Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (17/11) pukul 21.00 WIB,  mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Bensin Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan Minyak Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter, terhitung pukul 00.000 WIB, tanggal 18 November 2014. Keputusan ini merupakan konsekuensi pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produkti dan diharapkan menjadi jalan pembuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
 
Selasa, 18 November 2014
Siaran Pers: Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi
Dengan semakin besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi terkendala. Sementara itu, subsidi BBM pada kenyataannya justru dinikmati oleh sebagian besar masyarakat mampu atau menengah atas. Dalam 5 tahun terakhir, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp. 1.300 triliun, lebih tinggi dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang mencapai sekitar Rp. 1.200 triliun.
 
 
Dekstop version