logo   24 November 2014 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Senin, 07 Januari 2013
Sebanyak 241 Fasilitas Migas Ditetapkan Sebagai Obvitnas Sektor ESDM
Menteri ESDM Jero Wacik menetapkan Kepmen ESDM No 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 21 Desember 2012. Sebanyak 241 fasilitas migas ditetapkan sebagai obyek vital nasional (obvitnas) di sektor ESDM.  

Ditetapkan dalam aturan tersebut, obyek vital nasional meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan usaha di sektor ESDM yang tercantum dalam lampiran Kepmen. Pengelola obvitnas sektor ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan internal obvitnas masing-masing, dengan mengacu pada Keputusan Kapolri tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Dengan ditetapkannya Kepmen ini, maka Kepmen ESDM No 1762 K/07/MEM/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor ESDM sebagaimana yang telah diubah dengan Kepmen ESDM No 2288 K/07/MEM/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk subsektor migas, fasilitas yang termasuk obvitnas mencapai 241 unit, terdiri dari kegiatan hulu migas 108 unit dan kegiatan hilir migas sebanyak 133 unit.

Fasilitas kegiatan hulu migas yang termasuk obvitnas, antara lain fasilitas Blok B Offshore dan Onshore di Aceh yang dikelolo ExxonMobil Oil Indonesia, Inc, fasilitas Blok Corridor di Jambi dan Sumatera Selatan yang dikelola ConocoPhillips (Grissik) Ltd, fasilitas Blok Offshore North West Java serta Onshore Receiving Facility di Laut Jawa, Jawa Barat, dikelola PHE ONWJ dan Area Cepu di Jawa Tengah yang dikelola PT Pertamina EP.

Selain itu, fasilitas Blok Pangkah di Laut Jawa dan Gresik, Jawa Timur, dikelola oleh Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd, fasilitas Blok East Kalimantan termasuk fasilitas Offshore dan Onshore di Kalimantan Timur yang dikelola Chevron Indonesia Company, fasilitas Blok Mahakam dan Tengah Offshore dan Onshore di Kalimantan Timur yang dikelola Total E&P Indonesie, fasilitas Lapangan dan Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, dikelola BP Berau Ltd dan fasilitas Blok Kepala Burung di Sorong, Papua, dikelola PetroChina Internasional (Bermuda) Ltd.

Sedangkan fasilitas kegiatan hilir migas yang termasuk obvitnas, antara lain Kilang LNG Arun di Aceh yang dikelola PT Arun NGL, Depot LPG Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, dikelola PT Pertamina (Persero), Unit Bisnis Strategik 3 (SBU-3) Medan, Batam dan Pekan Baru di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau yang dikelola PT PGN, Kilang Pengolahan LPG Prabumulih di Sumatera Selatan yang dikelola PT Titis Sampurna dan Pipa transmisi gas alam Grissik, Pagardewa-Lampung-Banten-Bekasi yang dikelola PT PGN dan fasilitas penyimpanan AKR Lampung yang dikelola PT AKR Corporindo, Tbk.

Fasilitas lainnya, Regasing Fasilities Unit di Lepas Pantai Tanjung Priok Jakarta yang dikelola PT Nusantara Regas, Depo Pengisian Pesawat Udara Soekarno Hatta yang dikelola PT Pertamina (Persero), Kilang LNG Badak Bontang yang dikelola PT Badak NGL, Kilang Methanol Bunyu di Kalimantan Timur yang dikelola PT Pertamina (Persero), Instalasi Biak di Biak, Papua, dikelola PT Pertamina (Persero) dan Jober Timika yang dikelola PT Pertamina (Persero).(Tursilowulan)

 
>> Berita Lainnya
 
Senin, 24 November 2014
Perizinan di Ditjen Migas Rampung Dalam 7 Hari
Sebagai wujud dukungan terhadap upaya Pemerintah membenahi tata kelola minyak dan gas bumi, Pelaksana Tugas Dirjen Migas Naryanto Wagimin menjamin perizinan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi rampung dalam waktu 7 hari.
 
Senin, 24 November 2014
Akhir Bulan, Pertamina Lihat Cadangan Blok Mahakam
PT Pertamina (Persero) mendapat prioritas untuk mengelola Blok Mahakam setelah kontrak kerja sama dengan PT Total E&P Indonesie  berakhir pada 2017 mendatang. Pada akhir  November 2014, perusahaan pelat merah itu direncanakan akan melihat langsung  cadangan blok tersebut di Kalimantan Timur.
 
Jumat, 21 November 2014
Pemerintah Putuskan Status Kontrak Empat WK Migas
Pemerintah telah memutuskan kontrak kerja sama empat wilayah kerja migas yaitu Wilayah Kerja Pase, Kampar, JOB Gebang dan ONWJ.  Percepatan pengambilan keputusan ini merupakan salah satu prioritas pembenahan di sektor ESDM.
 
Jumat, 21 November 2014
Menteri ESDM: Jangan Goda Tim Saya!
Menteri ESDM Sudirman Said meminta seluruh stakeholder termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk tidak mengganggu atau menggoda tim kerjanya dalam membenahi tata kelola minyak dan gas bumi untuk mewujudkan ketahanan energi. 
 
Kamis, 20 November 2014
Gandeng Pemda, Pemerintah Tingkatkan Kerja Sama Energi dengan Negara Sahabat
Untuk menggali lebih banyak potensi kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral terutama di daerah, Ditjen Migas Kementerian ESDM menyelenggarakan seminar dengan tema “Exploring Mutual Cooperation in Energy Sector by Empowering Local Potential” di Aston Hotel, Kuningan, Rabu (19/11). Acara yang dibuka Direktur Pembinaan Program Migas Agus Cahyono Adi ini, menghadirkan pembicara dari Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Timur serta dihadiri wakil  negara sahabat dari Jepang, Korea dan Norwegia.
 
Kamis, 20 November 2014
Presiden Dukung Tata Kelola Migas
Presiden Joko Widodo mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan untuk menata ulang tata kelola di sektor migas. Presiden juga meminta agar para menterinya mencari orang-orang terbaik, berkompetensi dan berintegritas tinggi untuk menjadi pemimpin.
 
Rabu, 19 November 2014
Presiden Tetapkan Amien Sunaryadi Pimpin SKK Migas
Presiden Joko Widodo telah menetapkan Amien Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menggantikan Rudi Rubiandini.  Penetapan ini  merupakan salah satu langkah mengurai sumbatan-sumbatan yang ada di sektor minyak dan gas bumi.
 
Rabu, 19 November 2014
Malam Penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2014
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, menyelenggarakan Malam Penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional Tahun 2014 (PEEN 2014) di Hotel Borobudur, Jakarta (18/11). Acara dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Asosiasi, Peserta dan Pemenang PEEN 2014, serta para tamu undangan lainnya. Penganugerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said kepada para Pemenang kompetisi PEEN 2014.
 
Selasa, 18 November 2014
Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (17/11) pukul 21.00 WIB,  mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Bensin Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan Minyak Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter, terhitung pukul 00.000 WIB, tanggal 18 November 2014. Keputusan ini merupakan konsekuensi pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produkti dan diharapkan menjadi jalan pembuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
 
Selasa, 18 November 2014
Siaran Pers: Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi
Dengan semakin besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi terkendala. Sementara itu, subsidi BBM pada kenyataannya justru dinikmati oleh sebagian besar masyarakat mampu atau menengah atas. Dalam 5 tahun terakhir, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp. 1.300 triliun, lebih tinggi dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang mencapai sekitar Rp. 1.200 triliun.
 
Senin, 17 November 2014
Prinsip Reformasi Tata Kelola Migas
Surat keputusan pembentukan Tim/Komite Reformasi Tata Kelola Migas ditandatangani Menteri ESDM Sudirman Said pada Jumat (14/11). Pemerintah menetapkan empat prinsip reformasi tata kelola migas yaitu penguatan kepemimpinan yang berintegras dan kompeten, penyederhanaan bisnis proses dan perizinan melalui proses standarisasi, penguatan transparansi dalam bisnis proses dan mengembalikan meritokrasi.
 
Senin, 17 November 2014
Faisal Basri: Migas Bukan Sekadar Energi
Komite Reformasi Tata Kelola Migas berupaya membantu Pemerintah memperkuat institusi pengelolaan migas untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Migas bukan sekadar energi, melainkan juga ujung tombak industrialisasi serta salah satu sumber penerimaan negara. Namun ironisnya, subsidi BBM sudah melampaui penerimaan negara dari minyak.
 
Senin, 17 November 2014
Hingga Oktober, Lifting Gas Bumi Capai 99,8 Persen
Realisasi lifting gas bumi hingga akhir Oktober 2014 mencapai angka 7,085 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) atau 99,8% dari target  7,099 BBTUD yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2014. Capaian ini cukup menggembirakan, di tengah turunnya produksi minyak nasional.
 
Minggu, 17 November 2014
Tugas Komite Reformasi Tata Kelola Migas
Pemerintah telah menunjuk Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas dengan empat tugas pokok. Sosok Faisal yang dikenal luas memiliki integritas dan kompetensi, dianggap cocok memimpin pemberantasan mafia migas. 
 
Minggu, 17 November 2014
Berantas Mafia, Pemerintah Bentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas
Untuk mencapai kedaulatan energi yang terbebas dari praktik mafia migas, Pemerintah melalui Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas dengan Faisal Basri sebagai ketua.
 
 
Dekstop version