logo   1 Maret 2015 indo | English 
Home | Artikel | Agenda | Berita | Publikasi | Pengumuman | Peraturan | Profil Institusi | Prosedur | Humaniora | Surat Pembaca | Arsip Berita
>> Berita
 
Senin, 07 Januari 2013
Sebanyak 241 Fasilitas Migas Ditetapkan Sebagai Obvitnas Sektor ESDM
Menteri ESDM Jero Wacik menetapkan Kepmen ESDM No 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 21 Desember 2012. Sebanyak 241 fasilitas migas ditetapkan sebagai obyek vital nasional (obvitnas) di sektor ESDM.  

Ditetapkan dalam aturan tersebut, obyek vital nasional meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan usaha di sektor ESDM yang tercantum dalam lampiran Kepmen. Pengelola obvitnas sektor ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan internal obvitnas masing-masing, dengan mengacu pada Keputusan Kapolri tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Dengan ditetapkannya Kepmen ini, maka Kepmen ESDM No 1762 K/07/MEM/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor ESDM sebagaimana yang telah diubah dengan Kepmen ESDM No 2288 K/07/MEM/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk subsektor migas, fasilitas yang termasuk obvitnas mencapai 241 unit, terdiri dari kegiatan hulu migas 108 unit dan kegiatan hilir migas sebanyak 133 unit.

Fasilitas kegiatan hulu migas yang termasuk obvitnas, antara lain fasilitas Blok B Offshore dan Onshore di Aceh yang dikelolo ExxonMobil Oil Indonesia, Inc, fasilitas Blok Corridor di Jambi dan Sumatera Selatan yang dikelola ConocoPhillips (Grissik) Ltd, fasilitas Blok Offshore North West Java serta Onshore Receiving Facility di Laut Jawa, Jawa Barat, dikelola PHE ONWJ dan Area Cepu di Jawa Tengah yang dikelola PT Pertamina EP.

Selain itu, fasilitas Blok Pangkah di Laut Jawa dan Gresik, Jawa Timur, dikelola oleh Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd, fasilitas Blok East Kalimantan termasuk fasilitas Offshore dan Onshore di Kalimantan Timur yang dikelola Chevron Indonesia Company, fasilitas Blok Mahakam dan Tengah Offshore dan Onshore di Kalimantan Timur yang dikelola Total E&P Indonesie, fasilitas Lapangan dan Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, dikelola BP Berau Ltd dan fasilitas Blok Kepala Burung di Sorong, Papua, dikelola PetroChina Internasional (Bermuda) Ltd.

Sedangkan fasilitas kegiatan hilir migas yang termasuk obvitnas, antara lain Kilang LNG Arun di Aceh yang dikelola PT Arun NGL, Depot LPG Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, dikelola PT Pertamina (Persero), Unit Bisnis Strategik 3 (SBU-3) Medan, Batam dan Pekan Baru di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau yang dikelola PT PGN, Kilang Pengolahan LPG Prabumulih di Sumatera Selatan yang dikelola PT Titis Sampurna dan Pipa transmisi gas alam Grissik, Pagardewa-Lampung-Banten-Bekasi yang dikelola PT PGN dan fasilitas penyimpanan AKR Lampung yang dikelola PT AKR Corporindo, Tbk.

Fasilitas lainnya, Regasing Fasilities Unit di Lepas Pantai Tanjung Priok Jakarta yang dikelola PT Nusantara Regas, Depo Pengisian Pesawat Udara Soekarno Hatta yang dikelola PT Pertamina (Persero), Kilang LNG Badak Bontang yang dikelola PT Badak NGL, Kilang Methanol Bunyu di Kalimantan Timur yang dikelola PT Pertamina (Persero), Instalasi Biak di Biak, Papua, dikelola PT Pertamina (Persero) dan Jober Timika yang dikelola PT Pertamina (Persero).(Tursilowulan)

 
>> Berita Lainnya
 
Minggu, 01 Maret 2015
Penetapan Harga BBM Bulan Maret 2015
Pemerintah terus mengikuti secara seksama dinamika mutakhir harga minyak dunia dan perekonomian nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015, kalau dilihat perkembangan harga minyak yang terjadi seharusnya Harga Jual Eceran BBM secara umum perlu dinaikkan. Demi untuk kestabilan perekonomian nasional, Pemerintah memutuskan bahwa harga BBM Minyak Solar subsidi serta Minyak Tanah, per tanggal 1 Maret 2015, dinyatakan tetap. Sedangkan untuk Bensin Premium RON 88 di wilayah penugasan Luar Jawa-Madura-Bali yang sebelumnya Rp. 6.600/liter naik menjadi Rp. 6.800/liter.
 
Sabtu, 28 Februari 2015
SIARAN PERS : PENETAPAN HARGA BBM BULAN MARET 2015
Pemerintah terus mengikuti secara seksama dinamika mutakhir harga minyak dunia dan perekonomian nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015, kalau dilihat perkembangan harga minyak yang terjadi seharusnya Harga Jual Eceran BBM secara umum perlu dinaikkan. Demi untuk kestabilan perekonomian nasional, Pemerintah memutuskan bahwa harga BBM Minyak Solar subsidi serta Minyak Tanah, per tanggal 1 Maret 2015 pukul 00.00 WIB, dinyatakan tetap. Sedangkan untuk Bensin Premium RON 88 di wilayah penugasan Luar Jawa-Madura-Bali yang sebelumnya Rp. 6.600/liter naik menjadi Rp. 6.800/liter. Rinciannya sebagai berikut:
 
Jumat, 27 Februari 2015
Blok Mahakam, Pemerintah Analisa Proposal Pertamina
Pemerintah akan menganalisa proposal PT Pertamina terkait pengelolaan Blok Mahakam. Rencananya, pembahasan akan dilakukan hari ini, Jumat (27/2).
 
Jumat, 27 Februari 2015
Hindari Spekulan, Masyarakat Dihimbau Beli LPG di SPBU
Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan LPG tabung 3 kg dengan harga resmi, Pemerintah menghimbau masyarakat agar membeli di SPBU-SPBU. Pada tahap awal ini, SPBU yang menyediakan LPG masih terbatas di Pulau Jawa.
 
Kamis, 27 Februari 2015
Pasokan LPG Aman, Harga Tidak Naik
Pemerintah memastikan pasokan LPG tabung ukuran 3 kg aman dan tidak ada rencana untuk menaikkan harga jual. Kesulitan untuk mendapatkan LPG tabung 3 kg di beberapa tempat, selain lantaran adanya migrasi pengguna dari LPG tabung ukuran 12 kg ke 3 kg, panic buying masyarakat, juga ulah spekulan yang ingin meraup untung dengan menaikkan harga jual.
 
Kamis, 26 Februari 2015
LPG dan BBM Langka? Hubungi Nomor Iniā€¦.
Untuk mengatasi terjadinya kelangkaan LPG maupun BBM,  Ditjen Migas dan PT Pertamina telah membentuk Tim Gerak Cepat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila terjadi kelangkaan, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon (021) 500-000.
 
Kamis, 26 Februari 2015
Permen No 19 Direvisi, Badan Usaha Diberi Waktu Bangun Fasilitas
Pemerintah akan memberikan waktu kepada pelaku usaha di bidang distribusi gas bumi untuk membangun fasilitas infrastruktur.  Jangka waktu untuk pembangunan ini masih dalam pembahasan.
 
Rabu, 25 Februari 2015
Pembangunan Kilang Minyak Baru Dipercepat
Untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, Indonesia membutuhkan kilang minyak baru. Menurut rencana, dalam waktu dekat akan dibangun 2 kilang baru yaitu pertama,  kilang yang dibangun dengan menggandeng swasta (kerja sama pemerintah dan swasta/KPS) dan kedua, kilang yang dibangun murni oleh swasta. Pembangunan kilang minyak baru ini akan dipercepat.
 
Rabu, 25 Februari 2015
Gunakan TKDN di Atas 40 Persen, Pemerintah Berikan Insentif
Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) , Pemerintah akan memberikan insentif kepada perusahaan minyak (KKKS), antara lain dalam bentuk kemudahan pajak.
 
Rabu, 25 Februari 2015
Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri Hulu Migas
Kompetisi global yang semakin meningkat, mewajibkan setiap negara untuk mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya agar dapat bersaing dengan negara lain melalui penguatan daya saing industri yang memiliki kemampuan manajemen yang efisien, produk yang berkualitas, harga yang kompetitif dan pelayanan prima. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong peningkatan produk barang dan jasa di sektor hulu migas. Nilai belanja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2014 sebesar US$ 19,916 miliar. Dari jumlah tersebut, pengadaan barang dan jasa tercatat US$ 17.354 miliar dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 54%.
 
Selasa, 24 Februari 2015
Pemerintah Segera Akhiri 41 Kontrak Migas
Pemerintah akan melakukan pengakhiran 41 kontrak kerja sama migas karena tidak dapat memenuhi komitmen. Sebagian besar kontrak yang akan dikahiri tersebut merupakan wilayah kerja (WK) eksplorasi.
 
Senin, 23 Februari 2015
Pemerintah Akan Revisi Permen Tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri ESDM No 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa. Revisi ini bertujuan untuk menertibkan pelaku usaha di bidang distribusi gas bumi agar dalam melakukan kegiatan usaha, harus memiliki infrastruktur.
 
Senin, 23 Februari 2015
Pengumuman Pelamar yang Lulus Seleksi Administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ESDM
Berdasarkan Pengumuman Nomor 018.Pm/72/SJN/2014 tanggal 17 Desember tentang Seleksi Terbuka Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengumuman Nomor 0001.Pm/72/SJN/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ESDM, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran yang telah masuk ke Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ESDM sampai dengan tanggal 19 Januari 2015, pelamar yang dinyatakan LULUS seleksi administrasi dan dapat mengikuti tahapan selanjutnya adalah tersebut dalam lampiran pengumuman ini.
 
Jumat, 20 Februari 2015
Tiga Puluh Satu Orang Lolos Seleksi Terbuka Eselon I KESDM
Seleksi terbuka yang dilakukan Kementerian ESDM untuk 5 posisi pejabat eselon I, diminati oleh 110 pelamar. Dari jumlah tersebut, diperoleh 31 orang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti assessment, pekan depan.
 
Jumat, 20 Februari 2015
Terminal Regasifikasi Arun Terima Kargo Perdana LNG Tangguh
Terminal regasifikasi Arun menerima kargo LNG (liquefied natural gas) perdana yang dikirimkan dari fasilitas  Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua, Kamis (19/2). Kargo yang dibeli oleh PT. PLN (Persero) telah tiba di Pelabuhan Blang Lancang, Aceh Darussalam, akan digunakan untuk commissioning atau uji coba fasilitas regasifikasi Arun yang baru.
 
 
Dekstop version