Aturan lain yang Terkait

NamaTentangTahunLampiran
Peraturan Menteri ESDM Peraturan mengenai Logo ESDM 2017  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2015 Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib 2015  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1816 K/73/MEM/2012 Satuan Tugas Monitoring dan Evaluasi Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Listrik 2012  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1010 K/73/MEM/2012 Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012 2012  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2125 K/73/MEM/2012 Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012 2012  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2012 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 Manajemen Energi 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Penghematan Penggunaan Air Tanah 2012  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2700/11/MEM/2012 Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2012-2025 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 2012  
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 18665.K/72/DJM.O/2011 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Aviation Gasoline (Avgas) yang Dipasarkan di Dalam Negeri 2011  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing 2011  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah 2011  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2011  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2011 Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama 2011  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 2011  
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 247.K/10/DJM.T/2011 Spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis CNG untuk Transportasi yang Dipasarkan di Dalam Negeri 2011  
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 33633.K/10/DJM.T/2011 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur yang Dipasarkan di Dalam Negeri 2011  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing 2011  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri 2011  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2010  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2010  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Reklamasi dan Pascatambang 2010  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0225 K/11/MEM/2010 Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010-2025 2010  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 2010  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina 2009  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Konservasi Energi 2009  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009 Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah 2009  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1203 K/10/MEM/2009 Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2009  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2008 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Masional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib 2008  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20 Tahun 2008 Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0157K/73/MEM/2008 Tim Kajian Penerapan Sistem \"Hedging\" dalam Penjualan Minyak Indonesia 2008  
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 14499 K/14/DJM/2008 Standar Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Diesel yang Dipasarkan di Dalam Negeri 2008  
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 14496 K/14/DJM/2008 Standar Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Bakar yang Dipasarkan di Dalam Negeri 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498 K/84/MEM/2008 Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas bumi untuk Tahun 2009 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2659 K/10/MEM/2008 Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk Pemberian Izin Survei Umum 2008  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh 2008  
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 23204.K/10/DJM.S/2008 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri 2008  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2821 K/80/MEM/2007 Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2008 2007  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 2006  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 026 Tahun 2006 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional 2006  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 027 Tahun 2006 Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi 2006  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Penyediaan Dan Pemanfaatan Batubara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain 2006  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BIOFUEL) Sebagai Bahan Bakar Lain 2006  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 K/73/Mem/2006 Penanggung Jawab Penanganan Kegiatan Rehabilitasi Pembangunan Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Penanganan Sosialisasi Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik, Penanganan Percepatan Kegiatan Energi Alternatif, Penanganan Masalah Yang Berkaitan Dengan Kema 2006  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2808 K/20/MEM/2006 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri 2006  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Penghematan Energi 2005  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135 K/81/Mem/2005 Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2005 2005  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1352 K/81/Mem/2005 Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135 K/81/MEM/2005 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Derah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2005 2005  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik 2004  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/Mem/2004 Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2004  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1522 K/80 /Mem/2004 Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 Tentang Penetapan Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2004 2004  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1185 Tahun 2004 Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 2004  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0001 Tahun 2004 Komite Ahli OPEC 2004  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perseroan 2003  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 988 K/80/Mem/2003 Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 2003  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 517 K/81/Mem/2003 Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Derah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2003 2003  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 111 K/70/Mem/2003 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetisi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi Sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 2003  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral 2003  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik 2001  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan Dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) 2001  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara 2001  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2000 Pokok-Pokok Organisasi Pertamina 2000  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454 K/30/Mem/2000 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi 2000  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984 1999  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 Pengesahan Protocol of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage,1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi International Tentang Tanggung Jawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 19 1999  

Infografis