Kementerian ESDM Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan Bank Indonesia

Salah satu tujuan nota kesepahaman ini adalah meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara Kementerian ESDM dan Bank Indonesia dalam rangka pertukaran data dan informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas data dan informasi serta kebijakan yang dihasilkan, baik di bidang moneter maupun sektor ESDM.

 

Selain pertukaran data, kerja sama juga meliputi pembentukan forum koordinasi data dan informasi serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Terkait SDM, kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pelatihan, magang, seminar, lokakarya dan penelitian bersama.

 

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam sambutannya mengemukakan, dengan adanya kerja sama ini, diharapkan jajaran kementerian ESDM dapat belajar dan bertukar informasi dengan BI sehingga dapat mengetahui secara langsung cara perhitungan inflasi.

 

“Yang menjadi faktor relevan dengan kerja sama kita adalah, Kementerian ESDM menyadari dampak dari kebijakan baik dari kebijakan harga, volume, itu berdampak pada perhitungan inflasi dalam administered price (harga yang diatur pemerintah),” katanya.

Ke depan, kata Darwin, Kementerian ESDM harus lebih cermat mengetahui sejauh mana daya beli masyarakat melalui survei konsumen BI yang bersifat 3 bulan terakhir serta 3 dan 6 bulan ke depan.

“Dengan demikian, kita akan lebih aware, berusaha menghindari kebijakan kenaikan harga yang timing-nya salah,” ujarnya.

 

Penandatanganan nota kesepahaman ini, disambut baik Bank Indonesia. Menurut Gubernur BI Darmin Nasution, bagi BI yang sebagian besar pekerjaannya mengatur dan mengawasi perbankan seperti menyusun kebijakan dan pengelolaan moneter, ada 3 hal yang penting yang melandasi perlunya kerja sama ini yaitu pertama, adanya kaitan erat antara kebijakan energi terutama BBM dan listrik dengan inflasi.

 

”Kita pernah melewati beberapa periode ketika kenaikan harga energi tidak dapat lagi dihindari. Penerapan kebijakan ini tentu saja membawa implikasi terlampauinya target implikasi yang sudah ditetapkan,” katanya.

 

Kedua, sektor energi memiliki peranan yang besar dalam perekonomian dan turut menentukan arah pertumbuhan perekonomian nasional karena keberlangsungan kegiatan ekonomi ditentukan oleh daya dukung pasokan energi baik dari sisi produksi maupun permintaan. Untuk itu, pemahaman terdapat roadmap kebijakan energi yang memastikan ketersediaan energi merupakan bagian yang sangat vital dalam upaya mencapai sasaran pembangunan nasional.

 

Ketiga, dalam perumusan kebijakan moneter, BI secara berkala melakukan assessment terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Simulasi perhitungan dan proyeksi angka inflasi serta pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari kajian, menjadi dasar dalam memandang prospek perekonomian dan diperbarui beberapa kali dalam setahun.

 

“Untuk akurasi dan kekinian dari angka yang dihasilkan, tergantung pada data dan indikator yang digunakan sebagai landasan perhitungan. Dalam kaitan tersebut, langkah kebijakan di energi yang ditempuh pemerintah dan tersedianya data terkini di bidang energi, menjadi masukan yang sangat oenting bagi kami dalam mendukung proses perumusan kebijakan moneter,” papar Darmin.