Jakarta, Pemerintah terus berupaya menekan ketergantungan pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk domestik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan dengan implementasi penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai alternatif energi yang lebih murah bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman saat menjadi narasumber pada kegiatan Talkshow and Press Conference ASPEBINDO bertajuk “CNG dan LNG Untuk Rakyat: Solusi Nyata Susbtitusi LPG dan Swasembada Energi Nasional” di kantor Energy Hub Epiwalk Kuningan, Jakarta, Selasa (5/5), memaparkan bahwa langkah konversi ini mendesak untuk dilakukan mengingat tren konsumsi LPG yang terus meningkat sementara produksi dalam negeri cenderung menurun. Hal ini menyebabkan beban subsidi dan devisa negara untuk impor LPG semakin membengkak setiap tahunnya.
“LPG kita sejak tahun 2012 turun terus. Dalam bertahun-tahun, dengan pertumbuhan penduduk, kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain,” pungkas Laode.
Strategi konversi LPG ke CNG atau LNG juga didukung oleh kondisi cadangan gas bumi nasional yang cenderung meningkat. Per 1 Januari 2025, total cadangan gas bumi Indonesia mencapai 55,85 TSCF. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan alokasi gas untuk domestik, di mana pada tahun 2026 porsi domestik diproyeksikan jauh melampaui porsi ekspor.
“Roadmap detail (tahapan implementasi) sedang digodok dan akan diumumkan secara resmi oleh Menteri ESDM. Substitusi ini diprediksi mampu menghemat biaya energi hingga 30 persen dibandingkan LPG. Selain menguntungkan secara ekonomi bagi konsumen, penggunaan gas bumi juga akan memperkuat kedaulatan energi nasional karena sumber gasnya tersedia melimpah di wilayah Indonesia,” papar Laode.
Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira pada kesempatan tersebut juga menekankan bahwa para pengusaha di sektor gas telah lama menantikan komitmen Pemerintah yang nyata terkait optimalisasi sumber daya gas bumi domestik.
“Kami bersama asosiasi industri terus berupaya menyampaikan kajian bagaimana kita bisa mengoptimalkan gas bumi yang kita miliki. Kami yakin pengusaha di bidang gas ini sebenarnya sudah siap,” papar Anggawira.
Anggawira menambahkan bahwa dari perspektif pasar, CNG dan LNG adalah solusi yang dinantikan oleh pelaku UMKM dan industri rumah tangga. Dengan estimasi penghematan biaya energi hingga 20-30% dibandingkan LPG, konversi ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di lapisan masyarakat bawah. “Kegiatan ini memberikan rasa optimisme untuk kita semua. Kami di asosiasi saling mendorong dan memperkuat agar bisa mendorong pertumbuhan pengusaha-pengusaha di dalam negeri,” tambahnya.
Laode melalui kesempatan tersebut juga menekankan dua poin krusial dalam implementasi kebijakan substitusi ini yaitu terkait keselamatan (safety) dan kemudahan penggunaan bagi konsumen. Pihaknya menjamin bahwa sistem yang dikembangkan akan bersifat plug and play, sehingga masyarakat tidak perlu mengganti peralatan kompor yang sudah ada.
"Poin yang paling penting yang harus disiapkan adalah aspek keselamatan. Yang kedua, dia menggunakan valve atau converter yang harus plug and play sehingga kompor tidak perlu diganti," tegas Laode.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan distribusi gas dan asosiasi industri, untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung di seluruh wilayah Indonesia sebelum kebijakan ini diluncurkan secara resmi oleh Menteri ESDM.
“Dengan potensi cadangan yang besar dan pengembangan infrastruktur yang semakin luas, CNG dan LNG adalah solusi nyata untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan,” pungkas Laode. (KDB)