Pilot Project BBG Untuk Transportasi Umum Dimulai Tahun Depan

“Tahun ini kita mulai bicara feed-nya. Pilot project di Surabaya dan Palembang,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo.

Evita menjelaskan, pemilihan kedua daerah tersebut dengan pertimbangan adanya sumber gas dan penduduknya yang cukup padat. Nantinya, di masing-masing daerah akan didirikan 1 SPBG. Mengenai jumlah kendaraan umum yang bisa dilayani SPBG tersebut, tergantung pada kapasitasnya.

Pemanfaatan BBG untuk transportasi belum maksimal karena beberapa hal, antara lain keterbatasan jaringan pipa distribusi gas bumi, harga converter kit mahal, investasi dan biaya operasi SPBG lebih mahal, margin bagi pengusaha SPBG yang belum menarik serta adanya opini masyarakat bahwa penggunaan BBG memiliki resiko keamanan yang lebih besar dibandingkan BBM.

Ketua Harian Dewan Energi Nasional yang juga Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh beberapa waktu lalu mengemukakan, memperbanyak penggunaan gas untuk transportasi umum di kota-kota besar merupakan langkah konkrit untuk mempercepat turunnya subsidi BBM. Oleh karena itu, DEN berpikir untuk lebih bersungguh-sungguh mengalokasikan kembali anggaran infrastruktur BBM dan BBG.

Untuk mewujudkan penggunaan BBG bagi transportasi umum, hasil sidang DEN menyatakan bahwa pemerintah perlu menyusun kebijakan pemanfaatan gas untuk transportasi yang lebih terintegrasi dan roadmap pengembangan jaringan gas dan SPBG.

Selain itu, pemerintah juga perlu mereposisi BUMN terkait penyediaan energi nasional seperti PT PLN, PT PGN, PT Pertamina dan PT Bukit Asam, agar dapat mengendalikan BUMN tersebut dalam penyediaan energi nasional.

Perlu juga diperkuat koordinasi berbagai sektor seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah serta memastikan ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur BBG.