Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk memacu transformasi digital di sektor migas. Langkah ini dinilai strategis guna menjawab dual mandate (mandat ganda) sektor energi nasional, yaitu meningkatkan produksi dan keandalan pasokan energi sekaligus mewujudkan industri migas yang efisien, transparan, aman, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Program Migas Bumi Hendra Gunawan dalam sambutannya pada forum “Google Cloud x Deloitte Event: Future of Oil and Gas in Indonesia: Driving Data, Cloud and AI-Powered Energy Transformation” di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (29/7).
Hendra menekankan bahwa transformasi digital merupakan jembatan krusial untuk menghubungkan peningkatan produksi migas dengan prinsip keberlanjutan. Namun penerapan digitalisasi di industri migas tidak cukup hanya dengan mengonversi dokumen kertas menjadi berkas elektronik.
“Menjadi sektor energi yang berprinsip digital-first tidak sekadar mengonversi dokumen kertas menjadi berkas elektronik. Hal ini berarti merancang kebijakan, regulasi, pelayanan publik, dan operasional industri berbasis data terintegrasi dan proses digital sejak awal (digital by design),” pungkas Hendra.
Hendra menyampaikan bahwa hambatan terbesar transformasi digital di sektor migas sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan teknologi, melainkan masalah fragmentasi data dan proses pengambilan keputusan. Selama ini, data atau informasi migas dihasilkan oleh banyak instansi, proses bisnis, operator atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sistem teknis, hingga berbagai tahapan rantai nilai (value chain). Data geologi, produksi, perizinan, hingga keselamatan kerja dan lingkungan sering kali belum terhubung secara optimal.
“Ketika instansi dan organisasi bergerak dalam sekat-sekat terpisah (silos), informasi yang sama berpotensi dikumpulkan secara berulang, sementara data yang krusial justru tetap sulit diakses, disepadankan, atau diverifikasi. Kondisi ini dapat menghambat pengambilan keputusan, menambah beban administratif, serta mengurangi kemampuan kita dalam merespons tantangan operasional maupun kebijakan secara cepat,” papar Hendra.
Untuk mengatasi silos atau sekat-sekat kelembagaan tersebut, Hendra mendorong pentingnya standarisasi metadata, kejelasan tata kelola, dan verifikasi kualitas data demi mewujudkan Single Source of Truth (sumber data tunggal yang terpercaya) di ekosistem migas.
“Single Source of Truth tidak selalu berarti menempatkan seluruh data dalam satu lokasi fisik. Artinya adalah memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan yang berwenang merujuk pada informasi yang konsisten, andal, dan dapat ditelusuri (traceable) saat membuat keputusan. Dengan fondasi data yang terpercaya, Pemerintah dapat memperkuat pemantauan produksi, perencanaan infrastruktur, perizinan, pengawasan keselamatan kerja dan teknik migas, pengelolaan emisi, serta fasilitasi investasi,” lanjutnya.
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI) menawarkan peluang besar bagi industri migas. AI dapat mendukung analisis seismik, pemodelan reservoir, pemeliharaan prediktif (predictive maintenance), optimasi produksi, prakiraan kebutuhan (demand forecasting), pemantauan emisi, hingga deteksi risiko. Penerapan AI membutuhkan integrasi data yang solid serta pemenuhan terhadap aturan keamanan siber dan tata kelola data strategis negara.
Country Director Google Cloud Indonesia Karim Siregar dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan pentingnya modernisasi platform data dan penerapan AI secara aman dan sesuai dengan regulasi nasional.
“Jadi kalau AI tanpa ada data itu kita sebetulnya meraba-raba saja. Dan tantangan kita saat ini adalah datanya itu tersebar di berbagai macam tempat di titik-titik organisasi kita sehingga untuk mendapatkan informasi yang baik dan cepat, itu merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, melalui modernisasi data cloud, Google Cloud menyediakan solusi untuk mengintegrasikan data terstruktur maupun tidak terstruktur dengan standar keamanan tinggi dan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” pungkas Karim.
Sementara itu, President Director PT Deloitte Consulting sekaligus Energy, Resources & Industrials Leader Indonesia Raj Kannan juga menekankan bahwa pemanfaatan data dan AI di sektor migas merupakan kebutuhan mutlak demi menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.
“Pemanfaatan data dan AI di sektor migas bukan lagi sekadar opsi modernisasi yang baik untuk dimiliki, melainkan pilar utama ketahanan energi. AI mampu mendukung otomatisasi analisis, mengoptimalkan tingkat produksi secara real-time, hingga memprediksi dan mencegah downtime operasional. Kunci terpentingnya adalah bagaimana mengoperasionalkan AI secara aman dan terukur di dalam infrastruktur kritis yang teregulasi ketat,” papar Raj.
Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan iklim regulasi yang mendukung inovasi, sekaligus melindungi kepentingan nasional, data strategis, keamanan siber, keselamatan operasional, dan kelestarian lingkungan. Namun, Hendra menyampaikan bahwa Pemerintah tidak dapat membangun sektor energi berbasis digital-first ini sendirian. Dibutuhkan kolaborasi antar Kementerian, badan pengatur atau regulator, BUMN, KKKS atau badan usaha swasta, penyedia teknologi, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
“Kita memerlukan komitmen bersama untuk meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral, membenahi tata kelola data, berinvestasi pada infrastruktur digital yang aman, serta meningkatkan kapabilitas yang dibutuhkan untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan membangun ekosistem data yang terpercaya dan terintegrasi, kita menciptakan fondasi bagi sektor minyak dan gas bumi yang lebih produktif, transparan, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tutupnya. (KDB)