Jakarta, Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memantapkan kemandirian bangsa melalui swasembada energi, pangan, serta pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) juga terus melakukan berbagai langkah strategis guna mendorong penguatan ketahanan energi nasional sekaligus memacu transisi energi baru terbarukan (EBT).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman dalam agenda Dialog Nasional Energi Baru Terbarukan Series 1 bertajuk “Tantangan Energi Nasional Lewat Energi Baru Terbarukan: Peran Riset Kampus, Investasi Industri, dan Aksi Nyata Anak Muda” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 di Graha IBI Kosgoro 1957 Jakarta, Kamis (10/9).
Laode dalam kesempatan tersebut memaparkan prognosa bauran energi global berdasarkan studi ExxonMobil, di mana pada tahun 2050 porsi migas diproyeksikan masih mendominasi bauran energi dunia sebesar 55% dalam skenario business as usual. Bahkan dalam skenario ketat International Energy Agency (IEA), porsi migas diperkirakan masih mencapai 45%.
“Ketika kita memasuki posisi bauran energi baru terbarukan, kita cek dulu bauran energi kita seperti apa, migas sebesar apa, sehingga target kita untuk energi terbarukan ini dapat tercapai sesuai yang kita rencanakan. Jangan sampai kita kerja tetapi peta posisi kita di mana kita tidak tahu. Migas sekarang masih memegang posisi terbesar, sehingga kita membutuhkan upaya ekstra untuk memberikan penyeimbangan agar ke depan energi terbarukan dapat meningkat,” papar Laode.
Laode juga menekankan pentingnya menyelaraskan pemahaman terkait posisi energi fosil dan EBT dalam bauran energi nasional. Menurutnya, kedua sektor ini saling melengkapi dan tidak bersaing. Sektor migas hingga saat ini masih memiliki peran strategis yang tidak bisa digantikan oleh EBT. Selain itu, migas juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, ketahanan fiskal, stabilitas politik melalui kebijakan subsidi energi, serta posisi tawar ekonomi Indonesia di tingkat global.
“Sering terjadi dikotomi antara fosil dan renewable. Sesungguhnya renewable dan fosil itu harus saling mengisi, bukan saling meniadakan. Hingga saat ini, terdapat fungsi strategis minyak dan gas bumi yang tidak dapat digantikan oleh EBT, seperti minyak bumi selain menjadi sumber energi transportasi, juga merupakan bahan baku utama industri petrokimia yang menghasilkan polimer, plastik, karet sintetis, hingga peralatan medis. Sementara gas bumi berperan vital sebagai bahan baku industri pupuk untuk menopang ketahanan pangan, bahan baku industri metanol untuk campuran biodiesel, penyedia jaringan gas kota, serta pendukung kelistrikan nasional,” pungkas Laode.
Meski demikian, Laode mengakui migas memiliki dua keterbatasan utama, yaitu keterbatasan volume dan emisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, percepatan EBT dan program transisi energi harus terus didorong secara ekstra. Indonesia sendiri telah menorehkan pencapaian melalui penerapan program biodiesel B50 sebagai tren pionir global, serta komitmen peresmian program PLTS 100 GWp oleh Pemerintah.
Guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah masa transisi tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM telah menyiapkan berbagai langkah strategis dan mitigasi pasokan energi. Dari sisi produksi, proyeksi produksi minyak bumi tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi 610 MBOPD dari target 605 MBOPD pada tahun 2025. Strategi ini didukung eksplorasi masif melalui penawaran 118 Wilayah Kerja (WK) migas baru serta penemuan besar (giant discovery) gas di Sumur Geliga, Blok Ganal, dengan potensi mencapai kurang lebih 5 Tcf gas dan 300 MMbbl kondensat.
Selain itu, Pemerintah juga terus memacu perbaikan iklim investasi melalui fleksibilitas skema Production Sharing Contract (PSC), perbaikan fiskal, dan percepatan perizinan. Untuk memitigasi emisi karbon dari kegiatan migas, Pemerintah juga mendorong penerapan teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS). Saat ini terdapat 19 studi CCS/CCUS di Indonesia, penerbitan 30 izin pemanfaatan data migas untuk keperluan CCS/CCUS study, serta nota kesepahaman atau MoU dengan Singapura dan Korea Selatan terkait kerja sama CCS/CCUS.
Rektor IBI Kosgoro 1957 Haswan Yunaz pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa ketersediaan energi merupakan fondasi utama masa depan bangsa yang menentukan daya saing industri dan kedaulatan nasional. Perguruan tinggi, menurutnya, harus mengambil peran aktif sebagai penyedia solusi inovatif.
“Energi bukan sekadar persoalan listrik atau bahan bakar, melainkan persoalan masa depan bangsa. Kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kebutuhan energi terus meningkat, sementara kita juga dituntut untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil, bergerak menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat membicarakan persoalan ekonomi, tetapi harus menjadi bagian dari solusi. Kita membutuhkan inovasi dari riset kampus yang dapat dikembangkan menjadi teknologi, model bisnis, dan kebijakan nyata di lapangan,” pungkas Haswan. 
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Sari Yuliati dalam sambutannya juga turut menggarisbawahi pentingnya peran generasi muda dan mahasiswa dalam mengawal agenda transisi energi.
“Potensi energi bersih Indonesia yang melimpah tidak cukup hanya untuk dibanggakan, tetapi harus dikelola dengan pengetahuan, inovasi, dan kerja sama. Saya berharap mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, melainkan menjadi pembelajar yang kritis, peneliti yang kreatif, serta penggerak aksi nyata dalam membangun kedaulatan energi yang kuat dan berkelanjutan,” papar Sari.
Lebih lanjut, Laode menekankan bahwa eksekusi seluruh kebijakan energi di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) memerlukan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan Pemerintah, akademisi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta, media, serta masyarakat dan NGO.
“Di zaman VUCA ini, kita harus benar-benar menerapkan Pentahelix. Kami di Kementerian ESDM sangat men-support kolaborasi dengan kampus, seperti IBI Kosgoro 1957. Di tempat kami ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang khusus menangani kerja sama dengan perguruan tinggi. Harapan kita melalui agenda dialog series ini dapat melahirkan extra effort dan langkah konkret untuk memperkuat pencapaian target energi terbarukan nasional,” tutup Laode.
Melalui penyelenggaraan agenda ini, Laode berharap sinergi antara regulasi Pemerintah, riset perguruan tinggi, serta investasi industri dapat menciptakan ekosistem EBT dan subsektor migas yang berkelanjutan guna menopang kemandirian energi Indonesia di masa mendatang. (KDB)