Jakarta, Pemerintah segera mengirimkan surat denda kepada 11 badan usaha karena tidak melaksanakan penyaluran biodiesel 20% secara maksimal. Dari 11 perusahaan tersebut, 2 perusahaan merupakan badan usaha penyalur BBM, sedangkan 9 badan usaha penyalur bahan bakar nabati (BBN).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto di Kementerian ESDM, Senin (17/12), menyatakan bahwa surat denda tersebut telah diteken pada Jumat (14/12) lalu dan akan dikirimkan pada hari ini. “Jumat saya teken. Mungkin hari ini dikirim,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, total denda yang harus dibayarkan 11 badan usaha tersebut sekitar Rp 360 miliar. “Rp 360 miliar kalau tidak salah,” katanya.
Pemerintah memberikan waktu sepekan bagi badan usaha untuk merespon surat denda tersebut. Bagi badan usaha yang merasa keberatan atas denda tersebut, Pemerintah meminta agar disampaikan dengan data pendukungnya.
Sesuai dengan aturan, Pemerintah memberikan denda bagi badan usaha yang tidak menyalurkan B20 sebesar Rp 6.000 per liter. (TW)